Anggota DPR dari PDIP Sebut Kedudukan Ahok sebagai Komisaris BUMN Cuma Titipan

FOKUS PERISTIWA- 28 Juli 2020 | 07:52:35 WIB | Dubaca : 203
Anggota DPR dari PDIP Sebut Kedudukan Ahok sebagai Komisaris BUMN Cuma Titipan

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu menyebut sejumlah pihak yang menempati jabatan direksi dan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di PT Pertamina hingga Yenny Wahid di PT Garuda Indonesia merupakan titipan.

Anggota Aktivis 98 itu juga menyinggung mafia-mafia di sejumlah bidang di BUMN.

Sebab, kata Adian Napitupulu, selama ini tidak pernah ada iklan atau pemberitaan perusahaan BUMN yang membuka lowongan untuk posisi direksi dan komisaris.

"Enggak ada yang enggak titipan, semua titipan karena enggak ada jalur yang dibuka untuk semua orang bisa akses ke sana."

"Dirinya menitipkan nama-nama ke Menteri BUMN Erick Thohir, karena nama-nama yang dia serahkan ke Presiden Joko Widodo adalah permintaan dari Jokowi sendiri," ungkap Adian (23/7/2020).

Di sisi lain, Adian Napitupulu menyoroti banyaknya jumlah orang dengan asal-usul yang tidak jelas menduduki jabatan direksi dan komisaris BUMN di Indonesia.

Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin, jumlah BUMN induk, anak hingga cicitnya berjumlah sekitar 1.000 sampai 1.200 perusahaan.

Dengan asumsi tiap BUMN minimal memiliki tiga direksi dan tiga komisaris, Adian Napitupulu menghitung ada 6.000 hingga 7.200 orang yang menduduki jabatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah itu.

Anggota Komisi VII DPR itu mengatakan, hanya ada 1.000 orang yang jelas berasal asal-usulnya dari titipan mana.

Seperti dari partai, relawan, kementerian, dan instansi lain seperti Polri dan TNI.

Adian Napitupulu kemudian mempertanyakan sisanya, yakni 5.000 hingga 6.200 orang lainnya, yang tidak jelas asal-usulnya dari mana atau titipan dari siapa.

Menurutnya, bisa saja orang-orang tersebut adalah titipan dari para mafia yang bergerak di berbagai sektor.

Karena sekali lagi, lowongan posisi direksi dan komisaris BUMN tidak dibuka kepada publik.

"Bagaimana kalau ternyata itu titipan mafia migas? Mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alat kesehatan dan sebagainya," tutupnya. (yd)