DPR Telah Ingkar Janji dan Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cilaka Saat Masa Reses

LIPUTAN KHUSUS- 27 Juli 2020 | 08:06:38 WIB | Dubaca : 232
DPR Telah Ingkar Janji dan Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cilaka Saat Masa Reses

"Apakah akan ada rapat, sidang, di masa reses?"
"Enggak boleh, enggak boleh. Kami harus ke dapil. Menurut tatib [tata tertib], kami nanti ya susahlah kalau kami rapat, kalau enggak ke dapil."

Percakapan itu terjadi antara perwakilan demonstran yang menolak omnibus law RUU Cipta Kerja [dulu disebut Cilaka] dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, pada Kamis (16/7/2020). Demonstran menanyakan apakah akan ada rapat pembahasan RUU Cilaka selama masa reses DPR. DPR memasuki masa reses sejak 16 Juli 2020 sampai 17 Agustus 2020 mendatang.

Pada masa ini, semestinya legislator kembali ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi masyarakat. Perwakilan demonstran kemudian menjelaskan alasan menyampaikan pertanyaan itu. Sebab kata mereka, pada masa reses sebelumnya, DPR juga menggelar rapat. Dasco pun membenarkan adanya rapat konsultasi pimpinan yang membahas keamanan Idulfitri kemarin. "Karena untuk situasi tertentu itu boleh [rapat saat reses]" kata Dasco.

"Berarti dimungkinkan, Pak?" balas perwakilan demonstran. "Oh enggak, jadi kami ngomong enggak ada pembahasan," tegas Dasco. "Omnibus Law" maksudnya.

Apakah akan ada pembahasan omnibus law, persidangan pembahasan omnibus law saat reses?" tanya perwakilan demonstran lagi. "Enggak ada sidang-sidang," kata Dasco menegaskan. Namun fakta di lapangan, jaminan itu ternyata hanya berlaku seminggu. Kamis (23/7/2020), di tengah masa reses, Badan Legislasi DPR RI justru menggelar rapat untuk membahas daftar inventaris masalah dari Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha RUU Cipta Kerja.

Hal itu pun menyulut kekecewaan dari buruh yang hadir dalam audiensi Minggu lalu. Nining Elitos, Ketua Konfederasi Aksi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyebut hal ini membuktikan sekali lagi bahwa pemerintah dan DPR tidak pernah menangkap aspirasi rakyat.

“Kalau masyarakat marah, rakyat marah, itu karena memang wakil rakyat tidak pernah melihat dan mendengar apa yang jadi suara suara kritis rakyat," kata Nining, Kamis (23/7/2020).
Sebelum demonstrasi pada 16 Juli 2020 lalu, gelombang penolakan terhadap RUU Cipta Kerja memang telah bergolak, bahkan sejak sebelum draf RUU diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Pada April 2020 lalu, di tengah pandemi, ribuan buruh "membombardir" wakil rakyat melalui SMS dan pesan WhatsApp.

Penolakan terhadap RUU Cipta Kerja juga disuarakan pada perayaan Mayday 2020. Pasal-pasal dalam RUU Cipta Kerja memang dinilai mencekik kaum buruh. Sedikit di antaranya, Pasal 89 RUU Cipta Kerja, menghapus Pasal 59, Pasal 88, Pasal 90, Pasal 93, dan Pasal 151 UU Ketenagakerjaan (UUK). Dengan dihapusnya Pasal 59 UUK tentang ketentuan Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT), artinya tidak ada batasan kontrak berlaku sehingga pekerja tidak mendapatkan kepastian dalam bekerja.

Pasal 88D, penghitungan kenaikan upah minimum tidak lagi berlaku dengan standar nasional, melainkan mengacu pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Artinya, jika pertumbuhan daerah tersebut minus, maka UMK akan turun. Pasal 90 UUK juga dihapus, padahal pasal ini mengatur tentang sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan upah minimum.

Sementara itu perubahan Pasal 151 UUK menghilangkan peran serikat pekerja dalam negosiasi pemutusan hubungan kerja. Perubahan Pasal 93 tentang cuti dan izin, menghapus hak cuti pada hari pertama menstruasi bagi perempuan.

RUU Sapu Jagat ini juga menghapus izin khusus untuk menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anak, istri melahirkan/keguguran, dan jika ada anggota keluarga satu rumah yang menikah. (yd)