BUMN di Indonesia Banyak Dirampok oleh Pemerintah dan Kini Disuntik Dana Jumbo untuk Disikat Lagi

EKONOMI- 19 Juli 2020 | 06:36:22 WIB | Dubaca : 192
BUMN di Indonesia Banyak Dirampok oleh Pemerintah dan Kini Disuntik Dana Jumbo untuk Disikat Lagi

Seperti yang kita ketahui selama pemerintahan Jokowi, banyak BUMN besar di Indonesia yang kolaps karena dirampok oleh negara sendiri seperti yang terjadi dengan PLN, PERTAMINA dan lainnya, namun saat ini pemerintah memberikan dana segar lagi dari APBN untuk kembali Disikat lagi.

Tiga badan usaha milik negara (BUMN) menerima suntikan modal lewat penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp14,13 triliun. Ketiga BUMN itu adalah PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Hutama Karya (HK), dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Penambahan penyertaan modal negara tersebut termaktub dalam empat peraturan pemerintah (PP) paling anyar, yakni PP No.31 Tahun 2020, PP No.32 Tahun 2020, PP No.36 Tahun 2020, dan PP No.37 Tahun 2020. Beleid ini menjadi dasar hukum penyertaan modal negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (APBN 2020).

Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha ketiga perseroan. Adapun secara total, dana yang digelontorkan sebesar Rp14,13 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari Rp1 triliun untuk PNM, Rp3.5 triliun untuk Hutama Karya, dan Rp9,63 triliun untuk PLN.

Penyertaan modal negara untuk PNM diharapkan bisa memberdayakan kelompok perempuan prasejahtera melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Sementara itu,penyertaan modal negara untuk HK dimaksudkan untuk mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatra. Adapun penyertaan modal untuk PLN ditujukan guna meningkatkan kemampuan perseroan dalam melanjutkan program ketenagalistrikan di Indonesia.

Penyertaan modal negara untuk PLN memiliki landasan hukum PP No.36 Tahun 2020 dan PP No.37 Tahun 2020. Dalam kedua PP sumber PMN untuk PLN berasal dari APBN 2020 sebesar Rp5 triliun dan dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp4,63 triliun. (tw)