Maklumat MUI Se-Indonesia Tegas Menolak RUU HIP

LIPUTAN KHUSUS- 14 Juni 2020 | 06:04:33 WIB | Dubaca : 203
Maklumat MUI Se-Indonesia Tegas Menolak RUU HIP

Maklumat MUI se-Indonesia Tegas Tolak RUU HIP: Ada PKI di Belakangnya, Umat Harus Bangkit Bersatu.

Ulama-ulama Indonesia termasuk organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dewan Pimpinan MUI Pusat dan 34 Dewan Pimpinan MUI Provinsi se Indonesia memberikan maklumat tegas terhadap Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Maklumat bernomor Kep-1240/DP-MUI/VI/2020 ini dikeluarkan pada Jum’at, (12/6/2020).

MUI mencermati dengan seksama terhadap RUU HIP dan menyatakan tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang sadis, biadab dan memilukan, sehingga sama artinya dengan persetujuan terhadap pengkhianatan bangsa tersebut.

Menurut MUI, RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945.

“Kami memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah memadai sebagai tafsir dan penjabaran paling otoritatif dari Pancasila, adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila,” kutip maklumat tersebut.

Penolakan itu karena RUU HIP berpotensi membangkitkan paham komunis atau PKI di Indonesia.

Sebab, MUI menilai kosideran Tap MPRS yang melarang adanya organisasi atau paham komunis di Indonesia tidak disertakan

"Bila maklumat ini diabaikan oleh Pemerintah RI, maka kami Pimpinan MUI Pusat dan segenap Pimpinan MUI Provinsi se-Indonesia menghimbau Umat Islam Indonesia agar bangkit bersatu dengan segenap upaya konstitusional untuk menjadi garda terdepan dalam menolak faham komunisme".

"Kami pantas mencurigai bahwa konseptor RUU HIP ini adalah oknum-oknum yang ingin membangkitkan kembali paham dan Partai Komunis Indonesia, dan oleh karena itu patut diusut oleh yang berwajib."