Sambut Hari Pers Nasional: Pekerja Media Harus Gunakan Platform Digital untuk Hentikan Hoaks

TEKNOLOGI- 09 Februari 2020 | 09:45:57 WIB | Dubaca : 226
Sambut Hari Pers Nasional: Pekerja Media Harus Gunakan Platform Digital untuk Hentikan Hoaks

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyebut tiga prasyarat agar kebebasan pers di Indonesia lebih bisa maju dan berkembang. Oleh karena itu, Dalam menyambut hari Pers Nasional ini Menteri Kominfo mengajak pekerja media bisa memanfaatkan ruang digital untuk menghentikan penyebaran hoaks.

Setelah di medsos terbongkar para buzzer-buzzer Istana yang diciptakan untuk melindungi rezim Jokowi dengan melempar isu SARA dan Hoax.

"Pertama melakukan transmisi informasinya yang benar. Kedua, transformasi informasinya juga harus baik karena tidak semua kebenaran itu berdampak baik pada masyarakat. Yang ketiga, dalam mentransmisikan informasi di era kebebasan ini, harus bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya ketika membuka Workshop "Penulisan Opini Melawan Hoaks" di Jakarta, Rabu (29/01/2020).

Menteri Johnny menyampaikan, dalam meng-create kebutuhan masyarakat di bidang informasi, maka transmisi beritanya berpatokan pada tiga hal tersebut. "Pra-syarat itu muncul dari lingkungan pers itu saat ini. Karena undang-undaang sudah mengatur, kehadiran pemerintah untuk memastikan bahwa keadaan masyarakat ke depan berjalan normal. Ada Dewan Pers, ada KPI, dan sebagainya yang mengontrolnya. Kalau tidak bermanfaat, ya energi kita buang percuma," tambahnya.

Menurut Menteri Kominfo, dengan menjalani hal itu, ke depan akan terwujud pers yang lebih sehat dan berkualitas. "Ada macam-macam tentu induk pers bisa maju. Kadang-kadang ada berita-berita yang diangkat agar mempunyai nilai berita sekaligus mempunyai nilai komersial, ya itu kehebatan marketing. Untuk menciptakan kebutuhannya, untuk menciptakan keinginannya," ungkapnya.

Menurut Menteri Johnny, agar kita tetap bisa mengendalikan freedom of pers tetap sehat, diperlukan transmisi informasi yang benar, baik dan bermanfaat sehingga akurasinya harus kita jaga. “Era sekarang di tandai dengan era post-truth, orang gak pandang lagi beritanya benar, salah, baik atau tidak baik, yang penting ditransmisikan kepada publik agar publik percaya dan yakin karena kepentingannya nanti itu dapat dipenuhi. Inilah tantangan-tantangan kita bersama,” pungkasnya.

Optimasi Platform Digital

Menteri Johnny meminta media massa konvensional bersiap menghadapi era multiplatform dan harus memanfaatkan sarana yang ada di dunia digital untuk merebut pembaca dan penonton, serta menyesuaikan dengan perubahan zaman. "Media cetak dan televisi secara bisnis memiliki ruang yang sempit, sedangkan dunia digital terus berkembang seiring kecepatan jaringan internet yang semakin tinggi. Untuk itu, media harus mulai merambah dunia digital dengan menyediakan layanan multiplatform," tandasnya.

Lebih lanjut, ungkapnya, masyarakat perlu berhati-hati karena hampir di semua bidang seperti politik, hukum, hingga ekonomi telah dimasuki berita hoaks dan disinformasi. "Tadi sudah disampaikan oleh Direktur Pemberitaan Media Indonesia, bagaimana di era sekarang hoaks dan disinformasi itu hampir masuk ke seluruh ruang lingkup kehidupan, tidak saja politik tapi hampir seluruh ruang lingkup kehidupan kita saat ini diisi dengan hoaks dan disinformasi," paparnya.

Menteri Johnny menambahkan, perkembangan teknologi yang begitu pesat di era digital seperti sekarang dapat membuat berita hoaks atau disinformasi dapat beredar luas dalam waktu yang singkat.

"Apalagi penyebaran hoaks jadi kebiasaan yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Asal melihat judul, di-forward. Hoaksnya cuma satu tapi karena forward-nya masif, masyarakat yang dijangkau jadi jutaan dan jutaan lah masyarakat yang diberikan informasi salah," ujarnya.

Menurutnya, sebagian besar penyebar hoaks tidak mengerti bahwa berita yang disebarkan merupakan informasi yang salah. Mereka hanya asal membagikan informasi yang didapat tanpa mencari tahu sumber informasi tersebut.

Kepada para peserta workshop yang hadir pada acara tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika pun meminta untuk memastikan kebenaran dan sumber berita/informasi yang didapatkan sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Sebab, berita hoaks dapat merusak kepentingan ekonomi, politik, lingkungan, bahkan merusak bangsa. (utw)