Revitalisasi Monas, Lanjut Gan

NASIONAL- 09 Februari 2020 | 07:21:29 WIB | Dubaca : 137
Revitalisasi Monas, Lanjut Gan

Setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Sekretariat Negara dan sejumlah anggota komite pengarah lainnya, diputuskan bahwa revitalisasi Monas diteruskan. Keributan kemarin menurut saya, hanya karena soal miskomunikasi. Dan menjadi ramai sebagian besar karena politisasi isu.

Apa saja miskomunikasinya?

Pertama, soal kewenangan Pemprov Jakarta merevitalisasi Monas. Ada pertanyaan apakah Pemprov DKI berwenang lakukan revitalisasi Monas. Kenapa tidak minta ijin dulu ke Setneg? Unsur PDIP paling kencang berteriak soal ini sampai-sampai minta pembangunan dihentikan, dengan ancaman lapor ke polisi jika tetap diteruskan.

Pemprov DKI Jakarta sebenarnya punya penjelasan hukum yang kuat. Yang disampaikan oleh Sekda dalam satu kesempatan jumpa media. Namun demi kemaslahatan, Pemprov DKI Jakarta pilih mengalah. Menghentikan sementara aktivitas sambil memproses persetujuan ke komite pengarah sebagaimana yang diminta.

Revitalisasi Monas yang dilakukan itu ada dasar hukumnya, yaitu Kepres no 25 tahun 1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Gambar Rencana pembangunan/ garis besar disainnya juga masuk dalam Kepres ini.

Ada dua struktur organisasi dalam proyek pembangunan ini yang diperintahkan Kepres, yaitu Komisi Pengarah dan Badan Pelaksana. Komisi Pengarah diketuai Menteri Sekretaris Negara dengan anggota Menteri PU, Meneg LH, Menteri Perhubungan, Mendikbud, Menteri Pariwisata Pos dan Telkom, dan Gubernur DKI Jakarta sebagai sekretaris merangkap anggota.

Badan Pelaksana, dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta dengan memberdayakan aparatur pemda Jakarta secara fungsional untuk melaksanakan pembangunan kawasan Monas. Badan Pelaksana ini bertanggung jawab menyusun rencana dan biaya pembangunan kawasan Monas serta melaksanakannya. Badan Pelaksana juga diperintahkan oleh Kepres untuk "mengelola dan memelihara Taman Merdeka termasuk Tugu Monumen Nasional".

Kepres tidak menentukan jangka waktu, kapan berakhirnya pembangunan Kawasan Monas. Sehingga mulai dari saat Kepres diundangkan pada tanggal 2 Mei 1995 sampai sekarang, status pembangunan Kawasan Monas adalah on going alias belum selesai.

Karena disain besar rancangan Kawasan Monas telah ada dalam lampiran Kepres Badan Pelaksana tinggal melaksanakan pembangunannya. Dan memang disain dari hasil sayembara saat ini, memang sesuai dengan disain yang ada dalam Kepres.

Karena perintah Kepres pula, Pemprov DKI Jakarta selama ini mengelola dan memelihara Kawasan Monas. Dengan dana APBD. Pada tahun 2014 dibentuk Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional (UPK Monas) dengan kewenangan luas. Termasuk diantaranya pembangunan, penataan, perawatan, dan pemeliharaan kawasan Monas. Dalam konteks itulah Pemprov DKI Jakarta cq UPK Monas melakukan revitalisasi. Persetujuan Komite Pengarah yang diperintahkan UU telah diwujudkan dalam bentuk keterlibatan unsur Kementerian Sekretariat Negara dalam proses sayembara disain revitalisasi Kawasan Monas.

Sedikit kesalahpahaman terjadi karena ada beda penafsiran soal kata persetujuan yang ada di Kepres. Apakah berupa ijin resmi atau berupa keterlibatan dalam proses.

Pemprov DKI Jakarta juga bukan tanpa alasan tidak meminta ijin secara resmi. Sebab selama ini, paling tidak ada 8 kali pembangunan tambahan di Kawasan Monas - dari tahun 1972 sampai 2016 - dan semuanya dilakukan tanpa prosedur "meminta ijin resmi" sebagaimana yang mereka teriakkan. Bahkan ketika pembangunan yang dulu itu tak sesuai disain dalam Kepres sekalipun. Tak ada yang peduli. Apalagi pertanyakan ijinnya.

Pemprov DKI Jakarta mengalah, menghentikan proses sementara sambil memproses ijin. Kemensesneg dan Kementerian lain dalam Komite Pengarah juga merespon positif. Dan kemarin Bang Anies menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan agar revitalisasi berlanjut.

Soal kedua, tentang disain arsitektur lanskap Kawasan Monas. Telah diteliti oleh Pemprov DKI Jakarta bahwa kondisi Kawasan Monas saat ini TIDAK sesuai dengan disain yang dirancang dalam Kepres. Misalnya di bagian selatan ada parkir kendaraan IRTI, letak Lenggang Jakarta dan SPBG.

Kawasan Monas kini adalah kawasan tertutup dengan pagar keliling, yang mempersulit akses publik. Tugu Monas juga tertutup keindahannya karena terhalang kerimbunan pepohonan. Kini kawasan Monas menjadi monumen yang nyaris mati kehilangan auranya.

Itu semua menjadi pertimbangan dalam sayembara arsitektur penataan kawasan Monas. Bagaimana menghidupkan kembali semangat Monas dan menguatkan kemegahannya. Tentunya tanpa menghilangkan ketaatan pada disain besar dalam Kepres 25 tahun 1995. Akhirnyapun kita bisa lihat dalam disain pemenang sayembara, konsepnya mengusung semangat nasionalisme yang kuat - Labuan Nusantara. Tak mengherankan sebab arsitek-arsitek ternama terlibat baik dalam penjurian maupun penyempurnaan disain.

Tak cuma agar semangat kemerdekaan Monas yang diharap bisa terus terbangkitkan. Kawasan Monas juga akan dimaksimalkan fungsinya sebagai ruang ketiga - tempat publik yang setara - agar siapapun orang dapat bebas berinteraksi. Keindahan Monas akan terasa lebih kuat. Ada ruang terbuka (plaza) di selatan, sehingga Monas akan lebih cantik, lebih instagramable.

Ketiga, soal penebangan pohon. Dalam setiap pembangunan pastilah ada dampak terhadap lingkungan. Termasuk pohon. Pemprov DKI Jakarta telah memperhitungkan berapa pohon yang akan terdampak dan bagaimana memulihkannya. Pemprov DKI Jakarta punya aturan yang mengharuskan penggantian 3 pohon untuk setiap pohon yang terdampak pembangunan pemerintah. Yang dipindahkan sudah ditanam kembali. Yang ditebang karena tak mungkin dipindah akan diganti dengan jumlah jauh lebih banyak.

Apalagi di bagian selatan, yang saat ini sedang dibangun, sebelumnya adalah lokasi gedung Jakarta Fair. Ada pondasi setebal 30 cm di sana, yang membuat pohon besar tak bisa tumbuh sempurna. Sehingga pembetonan yang dilakukan di bagian selatan itu, tak terlalu merusak kondisi eksisting lingkungan Monas.

Yang jelas, setelah revitalisasi selesai nanti jumlah ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan Monas justru akan bertambah. Sebanyak 64 persen kawan akan menjadi RTH, naik dari yang sekarang 56 persen.

Keempat, soal perusahaan pemenang tender. Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) telah menjelaskan (termasuk kepada pihak kepolisian) bahwa proses tender telah dilakukan sesuai aturan. Ada aturan perusahan harus berlokasi di zonasi perkantoran memang, tapi tidak ada larangan untuk berkantor di virtual office. Bahwa perusahaan telah mengerjakan proyek-proyek penataan lanskap di berbagai tempat di berbagai insitusi pemerintah. Bahwa nilai rupiah proyek yang dikerjakan juga masih masuk dalam cakupan yang diatur oleh aturan. Dan yang terpenting, bahwa perusahaan tidak masuk dalam daftar hitam LKPP.

Melihat ke empat aspek itu, jika dilihat secara menyeluruh, apa yang dilakukan Bang Anies beserta jajarannya di Pemprov DKI Jakarta tak ada yang salah. Sebuah niat mulia malah. Yang direncanakan secara profesional dan dilakukan dengan hati-hati. Mengikuti aturan yang berlaku.

Justru semestinya terimakasih. Ada Bang Anies yang mau dan berani ambil tanggung jawab. Menuntaskan pekerjaan yang diperintahkan oleh Presiden semenjak tahun 1995. Sudah 25 tahun berlalu tak ada satu gubernurpun mampu selesaikan pembangunan kawasan Monas. Demi merawat monumen penting nasionalisme Indonesia di Jakarta.

Sayang bukan. Kalau niat sebaik ini malah dihambat, dijegal, dibiarkan mangkrak, hanya karena syahwat kecurigaan politis segelintir kalangan belaka. Semoga setiap orang menyadari. Dan mau memprioritaskan kepentingan bangsa diatas kepentingan pribadi atau golongan.

Monas adalah simbol kemerdekaan bangsa dan persatuan Indonesia, yang harus terus kita jaga. Bukan untuk dipolitisasi. (ut)