Peserta BPJS Diperas, Gaji Direksi Mengganas

FOKUS PERISTIWA- 23 Januari 2020 | 10:34:13 WIB | Dubaca : 136
Peserta BPJS Diperas, Gaji Direksi Mengganas

BPJS Kesehatan menganggarkan beban insentif kepada direksi sebesar Rp 32,88 miliar. Jika dibagi ke 8 anggota direksi, maka setiap anggota direksi mendapatkan insentif Rp 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain seluruh direksi menikmati insentif Rp 342,56 juta per bulan. Sementara beban insentif Dewas juga antara lain kepada 7 Dewas rata-rata sebesar Rp 2,55 miliar. Jika dalam 12 bulan, insentif yang diterima Dewasa adalah Rp 211,14 juta per bulan.

Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan tidak efisiennya dana operasional BPJS Kesehatan. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Kesehatan dan direksi BPJS Kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX Dewi Asmara mengatakan, berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan dana operasional untuk delapan direksi sebesar Rp32,88 miliar.

Tudingan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara yang mengatakan bahwa BPJS Kesehatan harus melakukan efisiensi operasional dengan mengurangi jumlah gaji dan insentif direksi dan Dewan Pengawas (Dewas).

"Artinya, setiap anggota direksi mendapat insentif Rp4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, seluruh direksi menikmati Rp342,56 juta per bulan," ujar dia, di Gedung Komisi IX DPR, Jakarta, Senin (20/1/2020).

Kemudian untuk beban insentif kepada tujuh dewan pengawas BPJS Kesehatan rata-rata mendapat Rp2,55 miliar. "Apabila insentif yang diterima dewan pengawas dalam 12 bulan insentif, maka upah yang diterima oleh dewan pengawas BPJS Kesehatan Rp211,14 juta per bulan," ungkap dia.

"Saya klarifikasi terkait kalkulasi salah satu anggota Komisi IX DPR RI hari ini tentang insentif yang diterima Direksi dan Dewas BPJS Kesehatan dalam kenyataannya sampai saat ini belum pernah ada pemberian insentif untuk Direksi maupun Dewan Pengawas BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh anggota dewan tersebut," kata Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Iqbal menyebutkan, penetapan insentif bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengacu regulasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2013 tentang Gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan Lainnya serta Insentif bagi Anggota Dewas dan Anggota Direksi BPJS.

Mereka melakukan seperti itu dengan cara menaikkan iuran bpjs kepada peserta BPJS. Mereka juga tidak mau tahu entah peserta bpjs keberatan atau tidak, pokoknya iuran naik.

Sungguh tidak punya hati nurani,kebutuhan hidup lainnya pada naik hingga menambah beban rakyat,ini malah mendapat gaji gede dengan cara menambah beban orang lain. (yd)