Jokowi Desak Para Pimpinan Parpol Koalisi Untuk Jegal Pansus Jiwasraya?

FOKUS PERISTIWA- 18 Januari 2020 | 09:21:48 WIB | Dubaca : 133
Jokowi Desak Para Pimpinan Parpol Koalisi Untuk Jegal Pansus Jiwasraya?

DPR lagi-lagi mengkhianati suara rakyat. Sebelumnya, banyak nian tanggapan anggota DPR terkait mega korupsi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun. Tekanan publik mendorong wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya di DPR. Bahkan secara lisan sudah lima fraksi di DPR yang sepakat. Mereka adalah: Demokrat, PKS, Gerindra, NasDem dan PPP.

Wacana Pansus Jiwasraya kemungkinan besar mati sebelum berbuah. Bakal menubruk tembok tebal. Sudah santer pergeseran dari Pansus ke Panja (Panitia Kerja) Jiwasraya. Pergeseran ini terjadi pasca Pimpinan DPR menerbitkan rekomendasi yang kemudian diakomodir tingkat Komisi VI DPR. Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nasdem dan PPP terpaksa menjilat ludah mereka.

Mengapa peta dukungan berubah? alasannya lewat pertemuan tertutup antara Presiden Jokowi dan pimpinan parpol pendukung pemerintah. Lokasinya di Istana Bogor. Berdasarkan pemberitaan media diketahui pertemuan itu turut membahas Jiwasraya dan Asabri.

Jokowi telah melobi pimpinan parpol untuk menggagalkan pembentukan Pansus Jiwasraya. Presiden khawatir Pansus Jiwasraya bakal bikin Indonesia makin gaduh. Presiden tidak siap dengan konsekuensi "bongkar-membongkar" kasus Jiwasraya di hadapan masyarakat luas. Mungkin pula ada hal-hal yang disembunyikan atau hendak dilindungi Presiden. Pendek kata, Presiden tidak happy dengan Pansus Jiwasraya.

"Masalahnya desakan rakyat sudah begitu kuat. Agar rakyat tidak terlalu kecewa disepakatilah Panja Jiwasraya. Mungkin bagi mereka, rakyat Indonesia pasti tidak mau repot-repot mencari beda keduanya," ungkap pengamat Said Didu di jakarta (16/1/2020)

Meskipun mirip dari sisi kerja, daya dorong Pansus jauh lebih kuat ketimbang Panja. Pasalnya, Panja hanya di level komisi. Kewenangannnya amat terbatas. Sementara Pansus bersifat lintas komisi. Bertanggungjawab langsung kepada pimpinan DPR. Makanya, hasil pansus terbilang produk DPR secara institusional. Implikasinya, daya getar untuk memaksa pemerintah menyelesaikan mega korupsi Jiwasraya jauh lebih kuat ketimbang Panja.

Keinginan Presiden lekas diakomodir oleh parpol koalisi. Mula-mula lewat tangan-tangan pimpinan DPR. Ya, seluruh pimpinan DPR hari ini adalah representasi dari Fraksi parpol pendukung pemerintah. Implikasinya, Gerindra, NasDem dan PPP mesti menjilat ludahnya sendiri.

Misalnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang sebelumnya getol mendorong pembentukan pansus Jiwasraya. Hari ini, Sufmi Dasco telah menjadi "jubir" pimpinan DPR untuk menggeser tuntutan pansus menjadi panja.

Lolos di tingkat pimpinan DPR, tinggal eksekusi di tingkat Komisi VI DPR. Gerindra kembali menjadi "anak yang patuh". Giliran Andre Rosiade yang mesti menjilat ludahnya sendiri.

Alhasil, tinggal Demokrat dan PKS. Kedua fraksi ini yang sampai hari ini masih mendukung Pansus Jiwasraya. Meskipun begitu, jumlah keduanya terbilang kecil. Demokrat cuma punya 54 kursi, sementara PKS dengan 50 kursi. Kalau ditotal cuma 104, tidak sepadan dengan jumlah pendukung panja Jiwasraya.

Kedua fraksi ini pasti akan kalah. Tinggal tunggu waktu sebelum suara-suara kedua fraksi ini tenggelam dalam keriuhan para anggota DPR dari fraksi-fraksi parpol pendukung pemerintah. Meskipun mereka akan kalah setidaknya rakyat Indonesia paham bahwa Demokrat dan PKS sudah memperjuangkan Pansus Jiwasraya sampai detik-detik terakhir. (yd)