Anggaran KPU Rp. 24,9 Triliun Diduga Bermasalah, KPK Bidik Tersangka Baru

NASIONAL- 16 Januari 2020 | 06:23:42 WIB | Dubaca : 200
Anggaran KPU Rp. 24,9 Triliun Diduga Bermasalah, KPK Bidik Tersangka Baru

Sejumlah pihak menengarai keterlibatan komisioner lain dalam kasus suap Wahyu Setiawan. Pasalnya, Pergantian Antar Waktu (PAW) juga merupakan produk Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara kolektif.

"Jika benar dan sudah final dirapat plenokan dan dinyatakan nama Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin karena meninggal dunia. Terus kenapa lagi komisioner masih ‘mau berani mengubah’ hasil rapat pleno KPU dan ‘mau diakali’ dan dijanjikan pada Harun Masiku, ini masalah utamanya artinya keputusan di KPU masih bisa ditawar atau berubah?" kata pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK), Azmi Syahputra, Senin (13/1).

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) itu menyebut keputusan KPU tidak bisa diputuskan sendiri. Keputusan itu mesti bersifat kolektif kolegial.

"Harus rapat dengan lima komisioner dan minimial disetujui empat komisioner. Karena sudah ada keputusan pleno, sifat keputusan itu sekali selesai apalagi yang ditujukan pada individual (otomatis PAW jatuh pada nama caleg suara terbanyak berikutnya), prosedur dan mekanismenya demikian, jadi final dan konkrit, tentunya karena sudah tahu demikian Wahyu Setiawan sebagai komisioner tidak bisa main sendiri?" sindirnya.

Karena itu Azmi membaca potensi keikutsertaan komisioner lain atau ada tekanan yang luar biasa dari eksternal KPU.

"Karena dia tidak mungkin dapat mengubah keputusan dalam pleno sendiri harus ada peran dan persetujuan komisioner yang lainnya, karena keputusan di KPU itu sifatnya kolektif kolegial apalagi sampai detik akhir satu hari sebelum OTT, Komisioner KPU tetap pada keputusan plenonya bukan tunduk pada judicial review MA," pungkasnya.

Sebelumnya pakar hukum dari Universitas Al-Azhar (UAI), Suparji Ahmad mendorong KPK untuk memeriksa seluruh Komisioner KPU dalam kasus yang menjerat Wahyu Setiawan. Menurutnya, kode ‘Siap, mainkan’ yang disampaikan Wahyu bisa menjadi indikasi adanya keterlibatan Komisioner KPU lainnya.

"Saya kira ini memang menjadi sesuatu yang penting ya momentum betul bagi KPK termasuk juga membongkar di internal KPU sendiri apakah Wahyu itu bisa main sendiri," terangnya.

“Kalau kalimat dia mainkan, berarti dia kan ada teman lain kan, gak mungkin bermain sendirian gitu, berarti ada partnernya,” tambahnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri telah menggeledah Mess Bank Indonesia, Jakarta Pusat. Penggeledahan dilakukan terkait kasus Wahyu Setiawan. Diketahui Mess Bank Indonesia menjadi kantor sementara komisioner KPU karena Gedung KPU di sebelahnya tengah direnovasi.

"Empat mobil toyota hitam tiba di sini. Sekitar satu jam yang lalu," ujar petugas keamanan Mess Bank Indonesia, Gazaly.

Ruang kerja Wahyu di Mess Bank Indonesia tersebut merupakan salah satu tempat yang disegel terlebih dahulu oleh tim KPK sebelumnya. Tempat lainnya yang disegel adalah rumah dinas Wahyu yang berada di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Kepercayaan Publik Hilang Terhadap KPU

Mantan komisioner KPU 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan pengembalian kepercayaan publik, penting mengingat KPU akan menyelenggarakan Pilkada serentak September mendatang.

"Kepada KPU ini menjadi warning, menjadi perhatian yang sangat serius, bagaimana membangun kembali kepercayaan kepada publik apalagi kita akan menyongsong Pilkada 2020," kata Ferry.

Dia menegaskan KPU harus memegang nilai-nilai ideal dalam penyelenggaraan Pemilu. "Soal integritas, independensi, dan profesionalitas, itu menjadi harga mati untuk betul-betul disuarakan kembali," kata dia.

Menurut Ferry, kasus yang menimpa Wawan jangan sampai menjadi bola liar yang melebar ke mana-mana sehingga penyelesaiannya menjadi tidak fokus.

"Kasus ini harus dilokalisasi, maksudnya ini tidak terkait dengan yang lain-lain, tidak terkait dengan pilpres, dan lain-lain. Ini terkait dalam konteks proses pergantian antarwaktu saja," kata dia.

Dia menyebut KPU bertanggung jawab menjelaskan setransparan mungkin kepada publik duduk posisi yang terjadi dalam kasus ini. Dengan begitu, publik mengerti dan informasi-informasi liar di medsos yang berseliweran tidak muncul kembali.

Menurutnya, kejadian ini harus menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu dan partai politik untuk tidak merekayasa mekanisme PAW.

"KPU sangat memahami mekanisme pergantian antarwaktu. Bahkan ketika terjadi problem dalam konteks pergantiannya, pasti akan diminta klarifikasi terkait dengan aktivitas tersebut kepada lembaga yang berkompeten, atau kepada partai politiknya langsung," tegasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research Consulting, Pangi Chaniago, meyakini KPU dapat melewati masa sulit dan krisis kepercayaan dari masyarakat.

"Kita masih yakin, masih banyak orang berintegritas dan baik di KPU yang mampu menahan diri dari godaan suap dan perilaku jual-beli suara yang sangat rawan bisa terjadi pada jajaran anggota KPU di seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia mengatakan setelah penangkapan Wahyu Setiawan, KPU harus berupaya memperbaiki citra dan kinerja. Jajaran elite atau petinggi KPU harus segera kembali memulihkan kepercayaan publik.

"Apalagi upaya pemulihan kepercayaan publik yang sudah terluka ini bukan perkara yang sepele. Jangan coba-coba masuk ke pusaran korupsi atau jual-beli suara," kata Pangi.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan akan mengingatkan jajarannya di tingkat daerah, provinsi dan kota/kabupaten, untuk tetap menjaga integritas. Terutama, di daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada 2020 di 270 daerah.

"Ini peringatan bagi siapa pun agar lebih mawas diri, hati-hati, lebih jaga integritasnya. Jadi ini mengingatkan kepada yang lain juga. Nanti KPU RI kirim edaran mengingatkan menjalankan pemilihan kepala daerah dengan penuh integritas," kata Arief.

Arief akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan anggota KPU dalam menjaga integritas. Sehingga tidak ada lagi yang terlibat dalam kasus rasuah.

Dia mengakui tidak mudah mengembalikan kepercayaan publik kepada KPU setelah kasus yang menjerat Wahyu.

"Tentu KPU enggak bisa memastikan (kepercayaan publik), karena itu terserah kepada publik. Tapi saya ingin meyakinkan kepada masyarakat bahwa sampai saat ini kerja-kerja KPU dilakukan dengan mengikuti ketentuan undang-undang," tegas Arief. (tw)