Apakah Komisioner KPU Wahyu yang Ditetapkan Sebagai Tersangka, Bekerja Sendiri?

FOKUS PERISTIWA- 10 Januari 2020 | 13:07:24 WIB | Dubaca : 213
Apakah Komisioner KPU Wahyu yang Ditetapkan Sebagai Tersangka, Bekerja Sendiri?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang menyeret PDIP.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, menjelaskan Komisioner KPU Wahyu Setiawan meminta imbalan Rp 900 juta untuk memenuhi permintaan dari politisi PDIP.

"WSE (Wahyu) menyanggupi membantu dengan membalas, ‘Siap, mainkan!’," ungkap Lili saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Untuk memenuhi permintaan itu, Wahyu meminta dana operasional Rp 900 juta.

"Untuk membantu penetapan HAR sebagai anggota DPR RI pengganti antar waktu, WSE meminta dana operasional Rp 900 juta," ungkapnya.

Harta Mencapai Rp 12,8 Miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang tertera pada laman elhkpn.kpk.gp.id, Wahyu Setiawan hingga Maret 2019 memunyai kekayaan Rp 12,8 miliar.

Rinciannya, Wahyu memiliki harta tanah dan bangunan mencapai total Rp. 3, 3 miliar, yang tersebar di wilayah Banjarnegara, Jawa Tengah.

Pertanyaannya, apakah Wahyu Setiawan sebagai oknum KPU yang terkena OTT KPK bisa bekerja sendiri dalam mengatur sebuah kong kalikong?

Jumlah komisioner KPU itu ada 7, sudah termasuk ketua KPU didalamnya. Tugas dan wewenang masing-masing ada. Namun, untuk membuat keputusan setiap komisioner tidak bisa mengambil kebijakan sendiri. Semuanya harus melalui persetujuan komisioner lainnya dan ketua KPU itu sendiri hingga nanti menjadi keputusan KPU secara tunggal.

Jika perkara suapnya berhubungan dengan kerja KPU, sepertinya seorang komisioner tidak bisa membuat keputusan sepihak mengatasnamakan dirinya seorang.

Jika ada satu komisioner terindikasi suap, apa mungkin suap itu untuk dirinya sendiri? Sedangkan kebijakan yang ia hasilkan harus melalui persetujuan komisioner lainnya?

Seorang ketua saja tidak akan bisa mengambil keputusan sendiri tanpa persetujuan komisioner lainnya. Apalagi yang statusnya hanya anggota.

Wahyu setiawan bisa jadi hanya sebagai pihak yang menjadi perwakilan atas kasus suap yang sedang menjeratnya. Siapa dibelakang wahyu setiawan dan bagaimana pokok persoalan masalah ini hingga ada suap didalamnya, akan bisa mengungkap siapa saja yang berperan dibalik layarnya.

Wahyu setiawan ini kerap tampil di media dan acara talk show televisi swbagai wakil KPU, ia dipercaya KPU untuk memberikan keterangan atas undangan media.

Apa mungkin saat OTT terjadi, wahyu setiawan pun berperan sebagai perwakilan KPU yang diutus untuk menjadi perpanjangan tangan segala urusan di KPU?

Secara logika seorang wahyu bisa berperan sebagai pemain tunggal, dimana ada 6 orang dibelakangnya juga mempunyai wewenang dan tugas yang saling berkaitan. Sepertinya tidak berhenti di wahyu seorang.

Pertanyaan kedua, kalau lembaga seperti KPU yg ditugasi menjaga dan melaksanakan demokrasi sdh ada manusia cacat di dalamnya, apakah demokrasi yg dihasilkan layak disebut jurdil? (ut)