Pesan Marinir di Cilandak: Kami Sudah Siap Berhadapan dengan Cina Komunis di Natuna

KABAR HANKAM- 07 Januari 2020 | 15:36:52 WIB | Dubaca : 173
Pesan Marinir di Cilandak: Kami Sudah Siap Berhadapan dengan Cina Komunis di Natuna

Menarik memang jika kita melihat persoalan perairan Natuna. Dalam hal ini , saya tidak menyebutnya sebagai Laut china Selatan. Tapi perairan Natuna. Ada rasa pengesahan hak yuridiksi wilayah, jika menyebutnya sebagai Laut China Selatan.

Yang pasti, masalah perairan Natuna ini, sudah menjadi rebutan sejak berdirinya republik ini.

Pertama Ä·ali saya mengunjungi Kepulauan Riau dan Natuna tahun 1999 , bergabung pada Satgasmar Pam Natuna XXIV yang dipimpin oleh Kapten Sardjito, sekarang Kolonel marinir Sardjito , Dankolat Marinir.

Saya ditempatkan di Lanal Tarempa yang dikomandani Oleh mayor FX Agus Susilo. Sekarang beliau adalah Laksda TNI ( purn). FX Agus Susilo, dengan posisi terakhir sebagai TA lemhanas dan pernah menjadi Wadan Seskoal.

Walaupun, tugasku hanya untuk melatih beberapa teman satgas marinir dan personil Lanal Tarempa untuk mengenal tehnik tehnik penyelaman dan kesehatan kelautan hiperbarik. Tapi, aku sempat ikut serta dalam operasi operasi laut yang di gelar oleh Lanal Tarempa dan Satgasmar XXIV Natuna.

Beberapa kali kami, mengejar, menangkap, dan menembak kapal kapal nelayan yang rata rata dari vietnam dan china.

Dan Lanal Tarempa, Mayor FX Agus Susilo, pada tahun 1999, sudah berani menembaki kapal kapal nelayan vietnam dan China, yang kepergok melakukan illlegal Fishing di perairan Natuna.

Artinya, sudah sejak lama, TNi AL bersikap tegas tanpa kompromi, menghadapi illegal fishing di kawasan Natuna.

Memang, persoalan ini menjadi perhatian serius dari pemerintah RI sejak lama. Karena kawasan Natuna melibatkan 6 negara , yang masing2 merasa punya hak terhadap wilayah Natuna: Indonesia, China, vietnam, filipina, malaysia dan Taiwan.

Dan ambisi yang terbesar memang nampak sekali, dari negara RRC? Mengapa? Ada baiknya, kita melihat berawalnya sejarah konflik natuna itu

Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di tengah perairan Natuna yang disebut sebagai Laut China Selatan, menjadi sumber konflik kedaulatan Republik Indonesia.

Masalah ini muncul menjadi isu konflik dan memanas , manakala april 2015, Presiden Joko Widodo mengkritik peta Republik Rakyat Cina yang memasukkan daerah kaya gas alam itu dalam wilayahnya.

Natuna terdiri dari tujuh pulau, dengan Ibu Kota di Ranai. Pada 1597, kepulauan Natuna masuk ke wilayah Kerajaan Pattani dan Kerajaan Johor di Malaysia.

Namun pada abad 19, Kesultanan Riau menjadi pulau pengawal yang berada di jalur strategis pelayaran internasional tersebut.

Setelah Indonesia merdeka, delegasi dari Riau ikut menerima kedaulatan di republik yang berpusat di Jawa. Pada 18 Mei 1956, Indonesia resmi meminta kepulauan itu sebagai wilayahnya ke PBB.

Sempat ada kajian dari akademisi Malaysia, bahwa Natuna adalah milik asli Negeri Jiran. Namun, untuk menghindari konflik lebih lama setelah era konfrontasi pada 1962-1966, maka Malaysia tidak menggugat status Natuna.

Dari klaim sejarah tersebut, Indonesia telah membangun pelbagai infrastruktur di kepulauan seluas 3,420 kilometer persegi ini. Etnis Melayu jadi populasi dominan, mencapai 85 persen, disusul Jawa 6,34 persen, lalu Tionghoa 2,52 persen.

Jurnal the Diplomat pada 2 Oktober 2014 sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau cepat.

Analis politik Victor Robert Lee mengatakan, Natuna pada awal abad 20 cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, seiring berjalannya waktu, sebagian besar setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.

Penelitian Victor Robert Lee , mengaku punya bukti, ada permintaan resmi warga Tionghoa di Natuna agar RRC menganeksasi pulau itu. "Setelah konfrontasi Malaysia-Indonesia, disusul sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah penduduk Cina di Natuna turun dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 orang," tulisnya.

Muncul selentingan, warga Tionghoa yang masih selamat menghubungi Presiden Cina Deng Xiaoping pada persetujuan 80-an. "Ada permintaan untuk Deng agar China mendukung
Kemerdekaan wilayah Natuna yang dihuni oleh orang Tionghoa, atau paling tidak masuk kepulauan itu di wilayah administrasi Cina," Demikian ulasan Victor Lee.

Namun, negosiasi ini tidak dapat dibuktikan sampai sekarang. Bisa juga ini hanya sebuah sinyalemen untuk memperkuat, sentimen anti China di kawasan Natuna. Yang buntutnya , adalah kerusuhan rasial. Dan ini, akan membahayakan posisi Indonesia di mata internasional. (utw)