Susi Sindir Luhut: Tenggelamkan Kapal China di Natuna, Bedakan Investasi dan Mencuri

TOKOH- 05 Januari 2020 | 05:22:01 WIB | Dubaca : 190
Susi Sindir Luhut: Tenggelamkan Kapal China di Natuna, Bedakan Investasi dan Mencuri

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti mendukung rencana TNI untuk meningkatkan kesiapsiagaan di Natuna yang diklaim Cina.

Susi mengatakan, kapal Cina yang masuk ke Natuna bisa ditenggelamkan dengan menggunakan UU Perikanan No 45 tahun 2009.

"KKP bisa minta & perintahkan untk tangkap dan tenggelamkan dg UU Perikanan no 45 thn 2009. Jangan beri opsi lain," tegas Susi di akun Twitter miliknya.

Susi lantas menyindir pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta agar kapal Cina di Natuna tak diributkan. Sebab, hal itu dapat mengganggu investasi.

Menurut Susi, pemerintah harus bisa memdedakan antara investasi dan mencuri ikan.

"Pisahkan dan bedakan Pencurian Ikan dg Investasi," kata Susi seraya mengunggah video yang berisi pernyataan kerasnya terkait pencurian ikan, Sabtu (4/1/2020).

MenurutSusi, tidak ada kaitannya antara penenggelaman kapal dengan investasi. Apalagi jika disebut penenggelaman membuat investor takut menanamkan modalnya di Indonesia.

"Mau investasi atau mau nyolong? Kan begitu to. Jadi aneh kalau ada ekonom-ekonom atau pejabat-pejabat yang bicara : gara-gara penggelaman kapal investor takut tutup investasi perikanan di Indonesia. Itu mah mengada-ada namanya," tegas Susi.

Sebelumnya, Luhut menyebut pelanggaran Cina di Natuna tak perlu dibesar-besarkan.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarinlah kalau soal kehadiran kapal (Coast Guard China) itu," kata Luhut, di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Luhut khawatir ribut-ribut mengenai puluhan kapal Cina di Natuna akan mengganggu hubungan ekonomi Indonesia dan China, terutama investasi.

"Ya makanya saya bilang untuk apa diributin. Sebenarnya kita juga mesti lihat, kita ini harus membenahi diri kita," jelasnya.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof Hikmahanto Juwana menilai pernyataan Luhut berlebihan.

"Harusnya bisa dibuat sekat, antara masalah hak berdaulat dengan investasi. Kalau investasi kedua pihak saling membutuhkan. Pelaku usaha Cina membutuhkan tempat untuk memutar uangnya, dan kita membutuhkan fresh money dari luar," urai Hikmahanto, Jumat (3/1) malam.

"Contohnya, Vietnam punya masalah dengan China soal Sembilan Garis Putus, tapi tetap saja ada investasi China masuk ke Vietnam," katanya.

Menurut Hikamahanto, mencari untung tidak bisa dikaitkan dengan masalah negara.

"Jangan belum apa-apa, masalah hak berdaulat kita dikompromikan dengan investasi. Jadi ya, kita nggak usah khawatir," tandas Hikmahanto.

Juru Bicara Kemlu RRC, Geng Shuang, telah menyampaikan tanggapan atas dipanggilnya Dubes RRC oleh Kemlu RI, juga atas nota keberatan RI ke China soal sengketa di Natuna.

Menurut Geng, perairan di sekitar Kepulauan Nansha (Spratly Islands) masih menjadi milik China. Dubes RRC di Jakarta juga menegaskan hal tersebut kepadanya Kemlu RI.

Kemlu RI telah merilis siaran pers pada Rabu (1/1/2020) lalu, isinya adalah bantahan atas klaim China. Indonesia kembali menegaskan penolakannya terhadap klaim historis China di perairan Natuna. Menurutnya, klaim China adalah klaim sepihak (unilateral). (utw)