Sertifikasi Perkawinan, Antara Solusi Atau Delusi

GAYAHIDUP- 30 November 2019 | 05:20:24 WIB | Dubaca : 146
Sertifikasi Perkawinan, Antara Solusi Atau Delusi

Untuk kesekian kalinya pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan baru terkait program sertifikasi perkawinan bagi calon pasangan pengantin. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 14 November 2019.

Rencana program pelatihan ini akan mulai di berlakukan tahun depan 2020, yang bertujuan agar calon pasangan pengantin mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangannya. Keduanya akan di latih berbagai pengetahuan termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

Program ini juga merupakan penguatan terhadap sosialisasi pernikahan yang sebelumnya dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga para calon pengantin di wajibkan untuk menjalani sertifikasi perkawinan selama 3 bulan, jika belum memiliki sertifikat ini atau belum lulus pelatihan maka calon pengantin tidak boleh menikah.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191113182127-20-448076/menko-pmk-wajibkan-sertifikasi-siap-kawin-mulai-2020

Program pelatihan pra nikah mendapat dukungan dari Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nakha’I menilai wacana mewajibkan sertifikasi perkawinan upaya negara merupakan agar terwujud keluarga harmonis sejahtera. Narasi ketahanan keluarga menurutnya dengan membangun sistem perkawinan yang setara adil sebagai kurikulum mengajarkan kesetaraan antara suami dan istri yang adil dan mengkritisi terkait kampanye domestikasi perempuan, yang bertugas hanya mengurusi rumah.

Bisa dikatakan program ini juga sebagai "bentuk kepedulian" pemerintah untuk menekan angka perceraian yang terus meningkat hingga mencapai 1000 kasus perceraian setiap tahunnya, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan pernikahan di bawah umur.

Di tambah lagi kasus stunting yang juga menjadi permasalahan penting yang membutuhkan penanggulangan dengan cepat serta upaya untuk meningkatkan kesehatan keluarga, dan sertifikat siap kawin ini menjadi syarat nikah.

https://news.detik.com/berita/d-4785296/kursus-pranikah-akan-diwajibkan-komnas-perempuan-minta-kurikulum-kesetaraan

Wacana sertifikasi pernikahan ini menimbulkan pro dan kontra di sejumlah pihak. Wakil komisi VII Marwan Dasopang berpendapat bahwa pemerintah seharusnya tidak masuk dalam ranah privat masyarakat dengan menambah persyaratan pernikahan dalam kelas pra nikah, menurut Marwan ada banyak persoalan apabila sertifikasi ini diterapkan.

Misalnya, apabila pasangan yang tidak lulus kelas pra nikah dan tidak mendapat sertifikasi , maka dikhawatirkan akan melakukan perzinaan. Hal senada di sampaikan pula oleh wakil ketua komisi VIII Ace Hasan Syadzily, ia meminta agar wacana seritifikasi pernikahan akan memberatkan masyarakat terutama dari segi biaya. Sehingga program sertifikasi ini harus dikaji kembali baik dari segi prosedur maupun substansi.

Dengan adanya sertifikat siap kawin belum tentu menjamin akan mampu menurunkan angka perceraian dan sertifikat siap kawin tidak termasuk rukun nikah maupun syarat sah menikah dalam Islam. Sedangkan banyaknya kasus stunting, rendahnya tingkat ekonomi rumah tangga, hingga tingginya angka perceraian bukan semata karena kurangnya ilmu apalagi tidak adanya sertifikasi. Semua permasalahan tersebut terjadi karena penerapan sistem kehidupan yang merujuk kepada sistem kapitalis sekuler yang sudah terbukti kerusakan dan kebobrokannya.

Sistem kapitalis sekuler yang menjadi akar permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini yang mengakibatkan munculnya berbagai macam problematika kehidupan dalam berumah tangga, masyarakat, maupun bernegara. Sulitnya mendapatkan pekerjaan yang membuat rendahnya ekonomi keluarga dan harga kebutuhan pokok semakin hari semakin tinggi. Faktor ekonomi inilah yang menjadi pemicu tingginya angka perceraian, KDRT dan perselingkuhan. Apalagi dengan kenaikan iuran BPJS yang menambah beban bagi keluarga menengah kebawah. Kemudian tinggi kasus stunting karena ketidakhadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pokok, sehat, halal dan bergizi bagi masyarakat karena harganya yang mahal tidak mampu untuk dijangkau oleh golongan menengah kebawah. Sehingga rakyat hanya mampu membeli beras murah yang berkualitas rendah.

Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi perkawinan bukanlah solusi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi khususnya dalam rumah tangga. Negara hanya berperan sebagai regulator yang memposisikan rakyatnya bukan untuk diurusi, sehingga apapun solusi yang di lakukan pemerintah, jika masih menggunakan sistem kapitalis sekuler sebagai landasannya tidak mampu menyelesaikan permasalahan masyarakat. Justru sebaliknya akan menambah daftar permasalahan baru karena sistem kehidupan ini berasal dari manusia yang memiliki keterbatasan dan kekurangan.

Hanya Islam yang menjadi solusi untuk semua permasalahan kehidupan, karena kesempurnaan aturannya melahirkan sistem kehidupan yang berlandaskan keimanan kepada Allah SWT dan menjadikan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dengan mekanisme yang rinci terkait sistem sosial yang mengatur interaksi antara pria dan wanita agar tidak menjerumuskan pergaulan bebas dan perselingkuhan. Dalam Islam negara bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan agar kaum wanita dapat menjalankan tugasnya sebagai ummu wa rabbatun bait, dan mempermudah perizinan menikah dini bagi laki-laki dan perempuan yang sudah siap menikah. Negara juga memfasilitasi dengan memberikan lapangan pekerjaan, Pendidikan gratis, kesehatan gratis dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok bagi setiap keluarga.

Sejarah telah membuktikan selama 1300 tahun Islam berjaya dalam sebuah negara Khilafah Islamiyyah, mampu menjadikan seluruh masyarakat sejahtera. Dengan penerapan sistem Islam kaffah dalam seluruh aspek kehidupan, sehingga manusia mampu menjalani kehidupan sesuai dengan aturanNYa.

Hal ini tidak akan kita dapati dalam sistem kapitalis sekuler, justru sistem kehidupan yang rusak ini harus dibuang dan diganti dengan sistem kehidupan yang dapat memuliakan manusia (Khilafah). (dn)