Ketika Mengkritik Dianggap Memberontak, Dimana Demokrasi yang Mereka Agungkan?

NASIONAL- 21 Oktober 2019 | 21:51:35 WIB | Dubaca : 141
Ketika Mengkritik Dianggap Memberontak, Dimana Demokrasi yang Mereka Agungkan?

Adalah lucu sekali ketika mengkritik dianggap sebagai "bullying", lalu dianggap sebagai "menghina", lalu kemudian dikatakan sebagai "prelude" dari "pemberontakan" sehingga menjadi penumpahan darah kaum Muslimîn dengan sia-sia. Lalu kemudian bahkan dikatakan para pengkritik sebagai terkena syubhât Takfiri Khowârij.

Hal begini sungguh simplifikasi masalah yang keterlaluan, bahkan sudah jadi peramal masa depan, sekaligus juga menjadi judge and jury…!

Mahasiswa kembali jadi korban demokrasi. Selain banyak yang terluka akibat pukulan, ada mahasiswa juga yang tewas dalam aksi mahasiswa terkait kebijakan DPR dan pemerintah yang dinilai telah mengkhianati amanat rakyat.

Itulah akibat jika penentu dan pembuat undang-undang diserahkan kepada manusia yang notabene punya banyak kepentingan pragmatis. Politik demokrasi itu sendiri adalah politik uang.

Demokrasi adalah ideologi transnasional buah dari kapitalisme sekuler yang mengajarkan nilai antroposentrisme, dimana manusia dianggap sebagai ‘tuhan’ yang berhak membuat hukum. Sementara Tuhan dan agama disingkirkan, demokrasi sekuler berusaha memisahkan antara nilai etis agama dengan kehidupan.

Dalam praktek politik, demokrasi adalah cara terburuk dan terbusuk. Muhammad Iqbal mengkritik metode menentukan kebenaran ala demokrasi dengan mengatakan “ demokrasi menghitung jumlah kepala, tanpa memperhatikan isi kepala”. Demokrasi adalah cara paling dungu dalam memilih pemimpin, kata Zaim Saidi.

Demokrasi adalah anak kandung kapitalisme sekuler ala Barat. Miguel D Lewis mengatakan bahwa capitalism is religion. Banks are churches. Bangkers are priests. Wealth is heaven. Poverty is hell. Rich people are sainst. Poor people are sinners. Commodities are blessings. Money is God.

Dalam perspektif teologis, sekulerisme yang dalam bahasa Naquib Al Attas sebagai kedisinikinian adalah manifestasi dari dajjalisme. Dajjal digambarkan sebagai manusia picak mata kanannya, sehingga hanya bermata satu. Mata satu adalah simbol hanya berorientasi duniawi semata, sementara akherat diabaikan. Bahkan ada pemuja demokrasi yang bahkan tidak percaya akan adanya akherat.

Socrates mengkritik demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang anarkis, memberikan kesetaraan yang sembrono kepada siapapun, baik setara maupun tidak setara. Demokrasi memberikan ruang kebebasan tanpa batas. Anarkisme demokrasi akan berujung kepada kekuasaan tirani.

Anarki dan tirani adalah kata kunci kritik Socrates atas kebusukan demokrasi. Sistem politik demokrasi terbukti telah menimbulkan anakisme (kerusuhan) di Indonesia. Tidak hanya sekedar anarki, namun telah menelan korban tewas selama terjadi kerusuhan. Bahkan pemilu 2019 benar-benar membuat pilu dengan tewasnya ratusan jiwa dan ribuan yang menderita sakit.

Kegaduhan politik terjadi sesaat setelah pemilu berlangsung. Berbagai indikasi kecurangan yang sistematis, terstruktur, massif bahkan bisa disebut brutal telah terjadi sepanjang pemilu 2019. Bahkan salah satu paslon tidak mau tandatangan keputusan KPU karena merasa ada kecurangan. Akhirnya salah satu paslon membawa kasus kecurangan ke MK. Terbukti demokrasi gaduh dan rusuh.

Masih membahas kritik Socrates atas demokrasi. Dia katakan bahwa demokrasi juga akan berujung menjadi pemerintah tirani. Benar adanya, sebab rezim yang kini bertengger bukannya ikut membahas berbagai kecurangan yang terjadi, namun justru menangkapi para pendukung paslon lain dengan tuduhan maker. Padahal mereka hanya ingin meminta keadilan. Menuduh makar kepada rakyat yang ingin keadilan adalah bentuk tirani diktator.

Tidak hanya sampai disitu, selain dituduh makar, gerakan kaum muslimin dalam menyampaikan kesadaran politik Islam dianggap sebagai gerakan radikalisme dan terorisme. Hasilnya, para ulama dikriminalisasi dan dituduh intoleran dan anti pancasila. Padahal faktanya yang berteriak pancasila itulah justru terbukti korupsi, kolusi, dan menjual negara kepada asing dan aseng.

Mulut teriak pancasila, padahal hatinya telah menjadi jongos dan budah penjajah. Sejarah berulang, mereka yang teriak pancasila, mereka juga yang pengkhianat. Maka berbagai ormasi Islam selalu dikriminalisasi dan dituduh sebagai ormas anti NKRI dan Pancasila. Jika dulu Masyumi dibubarkan oleh rezim diktator, maka kini HTI yang dibubarkan oleh rezim diktator. Sejarah memang selalu berulang.

Karena itu secara esensi demokrasi sekuler adalah anti Islam. Ideologi ini tidak akan pernah memberikan ruang kepada Islam untuk

bisa eksis dan memiliki peran politik atas suatu negeri. Demokrasi berusaha memadamkan cahaya Allah. Sementara Allah akan selalu menjaga cahaya agamaNya. Demokrasi selalu berusaha makar atas agama Allah, tapi pasti akan gagal dan runtuh.

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan- ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus RasulNya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk dimenangkanNya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. (QS At Taubah : 32-33)

Demokrasi adalah system zolim karena selalu berdusta kepada rakyat dan kepada agama. “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim”. (QS As Shaff : 7). Demokrasi bukan hanya menolak Islam, tapi justru menzolimi para pejuang Islam dan menuduhnya dengan berbagai tuduhan keji, bahkan hingga pembunuhan.

Demokrasi dengan para pemuja dajjal akan terus membuat tipu daya (makar) kepada Allah. Dibantu oleh gerombolan munafik, mereka akan terus membuat tipu daya, tapi Allah akan membalasnya. “ Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah Sebaik-baik pembalas tipu daya” (QS Ali Imran : 54).

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu ? mereka hendak berhakim kepada thaghut, Padahal mereka telah diperintah mengingkari Thaghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya. (QS An Nisa’ : 60)

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kamu (tunduk) kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul", niscaya kamu Lihat orang-orang munafik menghalangi (manusia) dengan sekuat-kuatnya dari (mendekati) kamu. (QS An Nisa’ : 61)

Thoghut adalah mereka yang selalu memusuhi Nabi dan kaum muslimin dan ada yang mengatakan Abu Barzah seorang tukang tenung di masa Nabi. Termasuk thoghut adalah orang yang menetapkan hukum secara curang menurut hawa nafsu serta berhala-berhala. Begitupun sistem politik yang memusuhi Islam dan kaum muslimin seperti demokrasi bisa disebut thoghut, maka haram mengadopsi dan menyebarkannya.

Begitulan wajah busuk demokrasi yang selalu membuat kegaduhan politik dan kerusuhan sosial. Namun sistem busuk ini tidak akan bertahan lama, bahkan hari ini mulai sekarat dan sebentar lagi akan runtuh. Ideologi sekuler yang lahir dari rahim dajjalisme ini makin rapuh dan membusuk. Sebab Allah akan semakin menghidupkan cahaya agamaNya melalui para pejuangnya. Teruslah berjuang menolong agama Allah, maka kebatilan demokrasi akan segera lenyap.

Dan Katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.(QS Al Isra’ : 81)

Maka umat Islam harus terus membongkar berbagai kebusukan demokrasi dan menyadarkan terus rakyat Indonesia agar membuang demokrasi ke tong sampah peradaban. Sebagaimana Rasulullah, umat Islam harus juga memperjuangkan tegaknya ideologi Islam dalam naungan daulah Islam. Sebab hanya ideologi Islam yang akan sanggup melawan penjajahan ideologi kapitalisme demokrasi dan komunisme atheis.

Semua pangkalnya dari ketidakbisaan membedakan antara penguasa yang berhukum dengan hukum الله dan syari‘at yang dibawa oleh Rosûl-Nya dengan penguasa yang berhukum dengan hukum sekuler.

Apakah mengkritik itu terlarang…?
Mari lihat secara syar‘i dengan membaca siroh Nabawiyyah tentang beberapa kejadian berikut ini…

PERTAMA: Nabî صلى الله عليه وسلم dikritik soal siyasat pemilihan posisi pada Perang Badar oleh Shohâbat al-Hubab ibn al-Mundzir رضي الله عنه.

KEDUA: Nabî صلى الله عليه وسلم dikritik oleh ‘Umar ibn al-Khoththôb رضي الله عليه soal bagaimana memperlakukan tahanan Perang Badar.

KETIGA: Nabî صلى الله عليه وسلم dikritik oleh ‘Umar رضي الله عليه soal Perjanjian Hudaibiyah yang dianggap tidak adil. Bahkan para Shohâbat رضي الله عنهم yang ikut safar ketika itu sempat tak mau menyembelih hadyu yang mereka bawa ketika disuruh Nabî karena kecewa.

Lantas apakah itu semua itu adalah prelude kepada bughot dan pasti berujung kepada penumpahan darah secara sia-sia…?

Itu baru beberapa contoh dari siroh, dan ada beberapa lagi yang bisa diambil faedahnya bahwa tidak ada larangan kritik selama itu dilakukan dengan baik. Maka sungguh lucu kalau ada orang tidak boleh dikritik dengan mengambil dalil-dalil syar‘i sementara Nabiyullôh yang ma’shum (dijaga dari kesalahan dan dibimbing wahyu) saja menerima kritik (untuk hal-hal duniawi) - maka apalagi orang biasa yang sama sekali tak terbimbing dan bahkan berhukum dengan hukum-hukum buatan manusia…?

Ingatlah akan hadîts "kullu banî âdama khoththô"…?

Lalu kalau paham, kenapa tidak boleh menasehati / mengkritik secara terbuka, sementara Nabiyullôh saja menerima kritikan terbuka…?

Mau dikemanakan perintah "tawâshou bil haq" dan perintah "ta’murûna bilma‘rûfi watanhauna ‘anilmunkar"…?

Kalau tidak boleh mengkritik penguasa, maka mau dikemanakan hadîts "afdholul jihâdi kalimatu ‘adlin ‘inda sulthônin jâ-idz"…?

Pun kalau dibawakan hadîts-hadîts tentang keta‘atan kepada penguasa, maka apakah kritik itu sudah pasti jadi tanda ketidakta‘atan dan keinginan untuk memberontak dan menumpahkan darah dengan sia-sia…?

Duhai… sedih lihat pemahaman dengan simplifikasi terhadap masalah dan dalil-dalil yang seperti itu…!

Belum lagi jika kita melihat peraturan perundangan yang ada di RI ini, maka sangat jelas bahwa RI bukanlah negara yang diatur dengan syari‘at Islâm, dan jelas-jelas ini adalah negara “Demokrasi Pancasila” sebagaimana yang disebutkan oleh para penguasa tertingginya sejak 1945 s/d sekarang.

Kritik terhadap pemerintah itu merupakan bagian dari kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana yang terdapat pada UUD 1945 pasal 28E (3) yang diatur dengan UU no 9 tahun 1998.

Jadi, ada beberapa ketidak-konsistenan dari orang yang mengatakan kritik = bughot (memberontak) itu…

PERTAMA: Mereka mengatakan bahwa demokrasi itu sistem bathil, akan tetapi mereka mengatakan bahwa pemimpin yang terpilih melalui sistem demokrasi adalah “Ulil Amri” secara syar‘i sehingga kemudian dilekatkan dalil-dalil keta‘atan kepada Ulil Amri.

Kok aneh ya…?
Tidakkah itu seperti wudhu’ dengan urine lalu mengatakan wudhu’nya sah…?

KEDUA: ketika penguasa yang diangkat melalui sistem demokrasi yang diakui bathil namun tetap dikatakan “Ulil Amri” itu mengijinkan kritik, bahkan demo sekalipun, melalui aturan perudang-undangan yang resmi, kenapa malahan mengatakan bahwa kritik atau demo itu harôm? Bahkan melekatkan dalil-dalil larangan demo (yang kalau mau dibahas panjang lebar pun tidak valid juga argumentasi istinbath nya) segala?

Kok aneh ya…?
Penguasanya saja mengizinkan mengkritik bahkan mendemo, lalu kenapa ribut melarang-larang? Ingat loh, kalau memang mau ta’at, ya ta’at sama undang-undang dan peraturannya si penguasa juga dong?

Juga tidak perlu pakai dalil “lâ thô‘ata li makhlûqin fî ma‘shitillah”, karena penguasanya saja tidak menganggap kritik atau demo sebagai sesuatu yang berdampak buruk bagi sistem demokrasi yang dianutnya – bukankah demokrasi itu azasnya government by the people, from the people, and for the people? Jadi justru kritik atau demo itu adalah check and control mechanism dari sistem demokrasi itu sendiri.

Jadi jika memang mengaku ta‘at kepada penguasa yang di-Ulil Amri-kan itu, ya ta’at juga dong dengan aturan yang dibuat oleh penguasa itu? Jangan malah pilah-pilih seenaknya sendiri yang ini mau ta’at sedangkan untuk yang itu tidak mau dengan alasan tidak ada keta‘atan kepada makhluk dalam kemasitatan; sementara asalnya sendiri "wudhu’ pakai urine"…?!?

Juga kritik tidak boleh personal, itu kata siapa? Ingat kan hadîts Nabî mengkritik orang yang makan pakai tangan kiri dan menyatakan itu perbuatan Syaithôn? Lalu apakah orang yang jelas-jelas melakukan amalan selamatan syirik dengan memandikan mobil masa tidak boleh dikritik? Apa itu nggak termasuk “illa antaroukufron bawâhan”?

Kemudian soal menyuruh mendo’akan kebaikan terhadap penguasa…

Do‘a yang tidak ada hijabnya itu adalah do‘a orang (rakyat) yang sedang dizhôlimi, dan do‘a yang mustajab itu adalah do‘a pemimpin yang adil…!

Apakah keadaan itu ada sekarang…?

Rakyat yang terzhôlimi jelas ada. Maka kira-kira rakyat dizhôlimi itu do‘anya apa ya?

“Selamat dan panjang umur kepada penguasa, semoga bisa terus menzhôlimi kami”, begitu…?

Helooo…?!?

Belum lagi kalau dilihat kelakuannya yang lain seperti:
✗ zaman kampanye sholât jadi imâm à la “get set, action, and cut”,
✗ menjamu pembakar Masjid di istana negara
✗ mau minta ma‘af sama PKI,
✗ membina kerjasama yang erat dengan negeri Syi‘ah Rôfidhoh, Iran.
✗ menyumbang warung yang jelas-jelas buka di tengah Romadhôn padahal jelas-jelas melanggar aturan resmi pemda setempat.
✗ sikap abstain terhadap pemungutan suara untuk resolusi Pelanggaran HAM Berat di Suriah.

Maka tidak perlu "belah dadanya" untuk tahu isi perutnya apa, karena dari lihat kelakuannya saja sudah bisa tahu kira-kira isinya apa.

Bukankah seperti kata Kholîfah "Umar رضي الله عنه: “wa innamâ na’khudzukum lâna bimâ zhoharo lanâ min a‘mâlikum". (dn)