Jokowi Minta Gubernur NTT Victor Laiskodat yang Melegalkan Miras di daerahnya Agar Jadi Menteri

FOKUS PERISTIWA- 19 Oktober 2019 | 08:14:42 WIB | Dubaca : 130
Jokowi Minta Gubernur NTT Victor Laiskodat yang Melegalkan Miras di daerahnya Agar Jadi Menteri

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat disebut-sebut akan masuk dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf.

Jokowi telah dua kali meminta Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang telah melegalkan minuman keras di daerahnya tersebut agar menjadi menterinya di kabinet yang terbaru.

Politisi Partai NasDem itu dikabarkan akan menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

Orang dekat Viktor Laiskodat yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, Viktor Laiskodat ditawari jadi menteri oleh Presiden Jokowi.

"Dua kali diminta secara nonformal, tetapi memang bapak gubernur (Viktor Laiskodat) berkomitmen untuk membangun NTT," ujarnya.

Informasi soal Vicktor ditawari jadi menteri sudah menjadi perbincangan ramai di kalangan wartawan dan media sosial.

Menanggapi informasi itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTT, Marius Ardu Jelamu mengatakan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur NTT, Viktor Laiskodat terkait hal itu.

"Belum ada pemberitahuan resmi dari pak gubernur. Kalau info itu benar tentu kita sangat berbangga bahwa salah seorang putra terbaik bangsa asal NTT duduk dalam jajaran kabinet," ucapnya kepada wartawan.

Viktor Laiskodat pernah dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait tudingannya yang menyebut empat partai di DPR mendukung khilafah.

Tudingan itu disampaikan Vicktor saat berpidato di Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 lalu.

Pidato Viktor tersebut kemudian viral di media sosial. Dalam video itu Viktor menuding empat partai yakni Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung adanya khilafah karena menolak Perppu Ormas.

Vicktor kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri. Namun Polri menunda sementara penyelidikan kasus tersebut karena Vicktor saat itu sedang mencalonkan diri sebagai calon gubernur NTT.

Polri beralasan, semua kasus hukum yang menjerat calon kepala daerah harus diberhentikan sementara selama Pilkada Serentak 2018 berlangsung.

Setelah terpilih menjadi gubernur NTT, kasus Victor pun tak terdengar lagi. (utw)