Para Pimpinan DPR Saat ini yang Telah Merampok Uang Rakyat Dengan Gaji Luar biasa Siap Bebani APBN

EKONOMI- 02 Oktober 2019 | 10:18:03 WIB | Dubaca : 146
Para Pimpinan DPR Saat ini yang Telah Merampok Uang Rakyat Dengan Gaji Luar biasa Siap Bebani APBN

DPR sekarang tidak garang dan cenderung jinak dalam mewakili suara rakyat dan lebih pro pemerintah atau rezim saat ini.

KORUPTOR JADI KETUA DPR RI

Pengakuan Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto Dalamm Sidang Korupsi E-KTP : "Pramono Anung & Puan Maharani Terima 500 Ribu US Dollar."

https://www.faktakini.net/2018/03/sidang-korupsi-e-ktp-setya-novanto.html

Dewan Pakar ICMI Pusat menyatakan : "KPK Wajib Segera Periksa Puan Maharani, Pramono & Ganjar."

https://www.faktakini.net/2018/03/dewan-pakar-icmi-pusat-kpk-wajib-segera.html

HANCURLAH NEGARAKU INI, DI PIMPIN OLEH ORANG-ORANG YANG KORUPSI DENGAN MERAMPOK UANG RAKYAT.

RAKYAT DI PERAS KERINGATNYA DAN DI TIPU HABIS²AN OLEH REZIM JOKOWI. REZIM PENUH TIPU DAYA.

YANG MANA PENGUASA REZIM SENDIRI AHLUL NGIBUL.
NGIBUL SANA, NGIBUL SINI UDAH GAK ANEH LAGI DI RASAKAN RAKYATNYA.

RAKYAT DI SUGUHI PENCITRAAN DENGAN CAMERA YANG PAS HINGGA JADI BOOMING, DAN BERHASIL MEMBIUS PANDANGAN RAKYAT.

HINGGA MATA RAKYAT YANG LUGU DAN POLOS TERTIPU OLEH TINGKAH LUCU SEBUAH BONEKA PINOKIO MAINAN CHINA.

DAN MOMENT ITU DI GUNAKAN UNTUK MENCIPTAKAN UNDANG-UNDANG YANG SEMUANYA MENYELAMATKAN KORUPTOR KRONI REZIM.

DAN PASUKAN WC BERTUGAS UNTUK MELINDUNGI MEREKA.
PASUKAN YANG TERDIRI DARI GEROMBOLAN WC YANG TELAH TERDIDIK DI NEGARA KOMUNIS.

SADIS, BRUTAL DAN BENGIS.
ITULAH CIRI DAN WATAK KOMUNIS.
SELAMAT YA GOG, BONG JUNJUNGAN KALIAN TELAH BERHASIL MEMPORAK PORANDAKAN UUD 45 YANG DI BANGUN OLEH PAHLAWAN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA INI.

Kabar gembiranya bagi rezim dengan dilantiknya anggota DPR dan MPR yang baru adalah tidak adanya partai oposisi 5 tahun kedepan. Dengan rekonsiliasi yang disetujui Prabowo beberapa waktu lalu tidak satupun dari koalisi 02 membantah dan semua menyetujui rekonsiliasi tersebut yang menyiratkan bahwa semua partai diam diam telah menjadi bagian dari pemerintah. Meskipun ada partai yang terang terangan mengatakan bahwa mereka berada diluar penguasa, tetapi tidak akan memiliki kekuatan jika partai tersebut berdiri sendiri sebagai oposisi.

Oposisi yang sebenarnya adalah kita rakyat Indonesia. Disinilah kita membutuhkan dunia akademis seperti mahasiswa harus bicara lantang. Saya yakin melihat politik Indonesia hari ini, demo terhadap penguasa tidak akan berhenti sampai 5 tahun yang akan datang.

Dalam 3 hari ini mereka berpesta pora disibukkan dengan pelantikan legislatif, tidak satupun yang mengucapkan belasungkawa atas apa yang terjadi di negri ini. Jadi sudah jelas apa yang akan kita hadapi di lima tahun mendatang. Yang paling miris, kita mulai dipimpin oleh orang orang bodoh. Mereka lahir dari pemilih yang bodoh pula. Dan diberi jalan oleh orang-orang baik yang hanya diam karena mulut mereka sdh dikunci dengan bagi bagi kekuasaan.

Negeri ini akan semakin hancur ketika kekuasaan otiriter tidak ada yang mengkritik karena semua sdh bergabung dan menjadi bagian dari otoriter itu sendiri.

Selamat datang di negeri indah, ibu pertiwi kami sedang bersusah hati karena pada hari ini bebannya semakin berat.

Gajinya yang luar biasa, fungsinya dalam membuat undang-undang, pengawasan, dan anggaran membuat mereka adu kuat memperoleh kursi meski kesempatan lolos di bawah 10 persen.

Pendapatan anggota DPR diatur pada Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Berdasarkan peraturan itu, gaji pokok setiap anggota sebesar Rp4,2 juta. Meski gaji pokoknya sebanyak itu, mereka masih mendapat beberapa tunjangan.

Tunjangan jabatan sebesar Rp9,7 juta, uang sidang/paket Rp2 juta, PPH Rp1.729.608, Istri Rp420.000, anak Rp168.000, dan beras Rp198.000.

Tak sampai di situ. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015, anggota legislatif memiliki tunjangan lain.

Untuk tunjangan kehormatan, mereka dapat Rp6.690.000 untuk ketua komisi/badan, Rp6.450.000 wakil ketua komisi/badan, dan Rp5.580.000 anggota komisi/badan.

Lalu, tunjangan komunikasi intensif. Setiap anggota DPR mendapat Rp16.468.000 untuk ketua komisi/badan, Rp16.008.000 bagi wakil ketua komisi/badan, dan Rp15.554.000 untuk anggota komisi/badan.

Kemudian, tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran. Mereka mendapat Rp5.250.000 untuk ketua komisi/badan, Rp4.500.000 untuk wakil ketua komisi/badan, dan Rp3.750.000 bagi anggota komisi/badan.

Terakhir, bantuan langganan listrik dan telepon. Masing-masing anggota memperoleh Rp7,7 juta dan yang baru disahkan adalah uang pensiun anggota DPR yang jumlahnya ratusan milyar walaupun hanya bertugas selama 5 tahun.
Keren kan? Apa mereka masih mau pikirkan rakyat? (utw)