Yayasan Ahimsa Indonesia Gelar Dialog Terbuka : Kita Semua Bersaudara, Tolak Kekerasan di Papua

GAYAHIDUP- 26 September 2019 | 13:59:19 WIB | Dubaca : 143
Yayasan Ahimsa Indonesia Gelar Dialog Terbuka : Kita Semua Bersaudara, Tolak Kekerasan di Papua

Yayasan Ahimsa Indonesia menggelar dialog terbuka dengan tema "Kita Semua Bersaudara, Tolak Kekerasan di Bumi Papua" yang dihadiri 40 orang dari elemen mahasiswa dan pemuda, di Reading Room, Kemang, Jakarta, Rabu (25/9/19).

Dialog ini menghadirkan narasumber Prof Bambang Shergi Laksmono M.Sc, (Kepala Papua Center UI), Muhammad Rifai Darus (tokoh pemuda Papua/mantan Ketua KNPI Periode 2013-2018), Frangki (Ketua Harian Masyarakat Adat Prov Papua Barat/Dir Eksekutif Papua Center) dan Budi Arwan, S.STIP, M.Si. (Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri.

Kepala Papua Center UI, Prof. Bambang Shergi Laksmono M.Sc, menyampaikan, penyelesaian konflik di Papua harus melibatkan pemuda. "Percuma membangun tapi mengabaikan para pemuda. Kerusuhan di Papua dan Papua Barat seharusnya menjadi motivasi semua pihak, untuk bersatu membangun Papua lebih baik, dan lebih maju," paparnya.

Menurutnya, pendekatan budaya masyarakat Papua adalah sebuah ruang yang harus diisi pemikirannya. “Saat ini kita bicara tentang legitimasi dan kepemimpinan. Kepemimpinan di Papua berbasis adat namun pembangunannya masih bersifat kapitalis. Bila semua aspek bersatu, masalah Papua yang begitu kompleks dapat menjadi suplemen penguatan agar Papua menjadi tumpuan dunia,” lanjutnya.

Muhammad Rifai Darus, Tokoh Pemuda Papua yang juga mantan Ketua KNPI Periode 2013-2018, mengatakan, Papua dengan Indonesia tidak bisa dipisahkan, "Saat ini bukan slogan NKRI harga mati atau Papua harus merdeka. Intinya kita semua anak bangsa termasuk masyarakat Papua tidak boleh ditindas. Saat ini di Papua generasi ketiga yang lahir tahun 1965 sampai tahun 1970 an yang memimpin Papua," bebernya.

Ia menambahkan, permasalahan Papua harus dilihat dari sisi Papua bukan dari sisi Jakarta, Jakarta harus bisa menyelesaikan Papua dengan cara Papua bukan cara Indonesia. "Papua bagian dari Indonesia, permasalahan di Papua penyelesaiannya tarik ulur antara nasionalisme dengan humanisme. Papua masih membutuhkan kita semua termasuk stake holder yang ada," terangnya.

Sementara itu, Frangki Ketua Harian Masyarakat Adat Prov. Papua Barat yang juga Dir. Eksekutif Papua Center, mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir Papua Center memperkenalkan keseluruh nusantara adat budaya Papua. Dengan konsep silaturahmi budaya, mengajak pemuda/mahasiswa Papua meningkatkan industri kreatif, sehingga terlahir brand dan Papua style. "Kita inginkan para pemuda/mahasiswa Papua mempunyai keahlian lain, selain sebagai ASN," terangnya.

Ia menjelaskan sebelum orang Papua mengenal agama dan hadirnya pemerintah, ada tataran adat dan budaya disana. "Ketika ada masalah, adat baru diundang. Untuk membangun Papua kita tidak membutuhkan superman tetapi membutuhkan keterlibatan semua pihak," ujarnya.

Plh. Direktur Penataan Daerah, Otsus, dan DPOD Kemendagri, Budi Arwan, S.STIP, M.Si. mengatakan, dana Otonomi Khusus Papua akan habis tahun 2021, maka harus direvisi UU No. 21 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, untuk kesejahteraan masyarakat Papua. "Pemerintah ingin membangun Papua ke depan dengan berlandaskan kepercayaan antara pusat dan daerah. Pemerintah Pusat dan daerah sama-sama harus transparan jangan terjadi saling salah mempersalahkan, karena yang akan dirugikan masyarakat," jelasnya.

Dana Otsus ujarnya, harus tepat sasaran agar kesejahteraan masyarakat Papua bisa tercapai. "Generasi muda dan mahasiswa agar ada chek dan balance dalam penggunaan dana otsus dan turut mengawasi penggunaannya, baik di Prov. Papua maupun di Pemerintah Pusat," ajaknya.

Menurutnya, pemerintah punya semangat kebersamaan untuk bergotong-royong membangun Papua. "Semua Kementerian dan Lembaga terkait harus mendukung terciptanya kesejahteraan di Papua, selain masalah pembangunan oleh Kemen PUPR," jelasnya. (dn)