Revisi UU KPK Disahkan, DPR dan Presiden Sudah Langgar Undang-Undang

NASIONAL- 20 September 2019 | 10:42:15 WIB | Dubaca : 137
Revisi UU KPK Disahkan, DPR dan Presiden Sudah Langgar Undang-Undang

Tindakan DPR RI dan Pemerintah yang mensahkan Revisi UU KPK menjadi Undang-Undang ternyata adalah tindakan melanggar Undang-Undang.

Karena itu, apa yang sudah dilakukan para wakil rakyat dan pemerintah itu berarti cacat hukum.

Demikian disampaikan pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar kepada PojokSatu.id, Rabu (19/8/2019).

Sebab secara formilnya, tidak tercantumnya Revisi RUU KPK pada program prolegnas tahun 2019.

Hal itu pula yang menyebabkan DPR terkesan terburu-buru dan grusa-grusu dalam mengesahkan Revisi UU KPK.

"Cacat formilnya, tiba tiba muncul proses pembahasan yang terburu buru, ini melanggar UU NO.12/tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan," beber Fickar.

Dalam Undang-Undang tersebut, jelasnya, bahwa RUU yang dibahas harus lebih dulu tercantum dalam prolegnas.

"Sedangkan RUU KPK tidak ada (dalam prolegnas)," jelasnya.

Karena itu, Fickar menganggap, dengan disahkannya RUU KPK, maka DPR dan Presiden dinilai melanggar UU yang mengatur tata cara penerbitan perundang- undangan.

Terlebih, berdasarkan hitungan manual, rapat paripurna hanya dihadiri 80 anggota DPR saat pengesahan.

"DPR dan Presiden melanggal Undang-Undang. Dan poduknya menjadi tidak tidak sah," katanya.

"Demikian juga memutus UU hanya dengan 80 orang yang tidak quorum. Ini juga cacat prosedural," tegasnya.

Sementara, praktisi hukum Denny Indrayana menilai pengesahan Revisi UU KPK oleh DPR telah membuat Komisi Pemberantasan Korupsi menemui ajal.

"Kalau kita pakai logika sederhana saja, yang namanya menguatkan itu menambah kewenangan bukan mengurangi," ujar Denny.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM ini berpendapat, ada tiga hal yang membuktikan bahwa revisi UU KPK hanya akan melemahkan lembaga antirasua tersebut.

Pertama, KPK sebagai lembaga independen turun kelas dan masuk ke ranah eksekutif. Kedua, peribahan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bukti pelemahan lainnya adalah pembentukan dewan pengawas yang masuk ke dalam kerja-kerja strategis KPK. Ketiga persoalan tersebut membuat celah untuk mengintervensi KPK.

Baginya, KPK tidak memerlukan dewan pengawas untuk mendapatkan izin penyadapan melihat lembaga-lembaga independen lain seperti BNN, BNPT, Polisi, Jaksa, dan BIN juga tidak melakukan mekanisme tersebut.

Lembaga baru tersebut juga tidak dibutuhkan untuk mengevaluasi kinerja KPK, karena selama ini KPK sudah memiliki pengawasan sendiri.

"Ukuran melihat kesalahan KPK itu macam-macam. Keuangan oleh BPK, pengawasan dan penindakan itu DPR, kerja perkara diawasi pengadilan. Jadi jika penyadapan bermasalah bisa praperadilan dan SP3," tambahnya.

"Bagi saya, menyitir film Superman Is Dead, sekarang KPK is dead," pungkas Denny. (tw)