Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim

LIPUTAN KHUSUS- 04 September 2019 | 15:23:33 WIB | Dubaca : 389
Perihal Pemindahan Ibukota, Jokowi: Kita Bisa Jual Separuh Dari Pulau Kaltim

Jokowi mewacanakan penjualan lahan negara untuk membiayai pemindahan ibu kota yang mencapai Rp466 triliun. Lahan 180 ribu hektare (ha) yang diperuntukkan untuk ibu kota dinilai terlalu luas.

Dia mengatakan, lahan yang digunakan untuk ibu kota pada tahap awal sebesar 40 ribu ha sementara 110 ribu ha akan digunakan untuk pengembangan ibu kota dalam jangka panjang. Sisanya 30 ribu rencananya akan dijual.

Namun, Presiden menyebut, penjualan lahan tersebut dikhususkan untuk pembeli individu, bukan perusahaan, termasuk pengembang properti. Dia yakin hasil penjualan tanah negara ini cukup untuk membiayai pemindahan ibu kota.

"Kita akan menjual kepada individu langsung, tidak ke pengembang, karena harganya (jadi) mahal. Misalnya saya jual Rp2 juta per meter, maka pemerintah akan mendapat Rp600 triliun. Apalagi kalau dijual Rp3 juta per meter. Kita sudah mendapat Rp900 triliun," katanya di Istana Negara, Selasa (4/9/2019).

Mantan wali kota Solo itu mengatakan, pemerintah tengah mengkaji harga pasti lahan tersebut. Selain itu, badan otoritas khusus juga akan dibentuk yang bertugas mengatur mekanisme penjualan tanah. Nantinya, syarat akan diperketat untuk pembeli tanah untuk mencegah spekulan.

"Misal, dua tahun maksimal tanah yang dibeli sudah dibangun. Jika tidak nanti sertifikat tanah akan diambil," ucapnya.

Presiden yakin penjualan lahan negara ini bakal laku keras. Dia mengaku telah menyampaikan ide ini kepada pengusaha, termasuk BUMN.

"Saya yakin tiga hari habis, siapa yang tidak mau? Aturan baru sedang disiapkan. Pasti ada pembatasan-pembatasan. Saya sudah menawarkan ide ini kepada BUMN, REI (Real Estate Indonesia) dan mereka berminat. Malah REI minta kloter pertama," ujarnya.

Rapat Kabinet Tak Setuju, Kenapa Jokowi Umumkan Ibu Kota Pindah?

Dalam dua tulisan terdahulu, kami katakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur adalah proyek untuk mengukir legacy (warisan) Presiden Jokowi. Supaya disebut dialah presiden yang memindahkan ibu kota. Kami juga mendeskripsikan bahwa ibu kota baru adalah proyek para konglomerat. Merekalah yang mendominasi proses pemindahan itu dari hulu sampai hilir.

Tapi, apakah benar ibu kota akan dipindahkan?

Jawaban singkatnya: tidak.

Kalau tidak, kenapa kedua tulisan terdahulu menggambarkan seolah ibu kota akan benar-benar pindah? Penjelasannya adalah bahwa pikiran linier tidak berlaku untuk Pak Jokowi. Artinya apa? Sederhana sekali. Di tangan Jokowi, yang disebut "tak jadi" bisa menjadi "jadi". Sebaliknya, yang sudah disebut ‘jadi’ banyak juga yang menjadi "tak jadi".

Yang dijanjikan tak dilaksanakan, yang tak dijanjikan bisa muncul tiba-tiba. Esemka, kartu prakerja, stop impor, 10 juta lapangan kerja, besarkan Pertamina untuk kalahkan Petronas, tak hapus subsidi BBM, dlsb, adalah beberapa contoh tentang nir-konsistensi Jokowi.

Kalau begitu, sekali lagi, apakah ibu kota jadi pindah? Jawabannya, dalam bentuk pengalihan isu, pemindahan itu dapat disebut jadi. Tapi, kalau dirujuk ke satu rapat terbatas (ratas) kabinet, pemindahan itu tak jadi.

Ada rapat kabinet pada awal Agustus 2019. Di rapat itu, diputuskan bahwa pemindahan ibu kota negara dicoret dari agenda. Rapat dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Hadir juga Wapres Jusuf Kalla dan sejumlah menteri yang terkait dengan gagasan pemindahan ibu kota.

Tetapi, sangat mengherankan mengapa dalam pidato di depan sidang gabungan DPR-DPD pada 16 Agustus 2019, Jokowi mengumumkan keputusan pemindahan ibu kota. Kemudian, pada 26 Agustus beliau umumkan bahwa lokasi ibu kota baru itu adalah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.

Dikabarkan, Wapres Jusuf Kalla sempat berekspresi terperangah ketika Jokowi mengatakan ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Hampir-hampir saja Wapres terangkat dari duduknya ketika mendengar pernyataan Jokowi yang tak sesuai dengan keputusan rapat kabinet.

Apa yang terjadi? Mengapa keputusan kabinet yang menetapkan ibu kota "tak jadi pindah”, dibalik menjadi “jadi pindah"?

Sumber-sumber yang berada di lingkaran inti kekuasaan menyebutkan pemindahan ibu kota hanya bertujuan untuk mendiskursuskan informasi publik. Para penguasa, kata mereka, perlu terus mengasyikkan masyarakat dengan berita-berita panas seperti isu ibu kota. Agar publik lupa ada perampokan besar suara rakyat di pilpres 2019.

Pemindahan ibu kota pun digoreng berhari-hari. Diperdebatkan sengit oleh semua orang. Dibahas di berbagai talk-show televisi, di media cetak, dan seluruh platform media sosial (medsos).

Semua serentak membicarakan pemindahan ibu kota. Tidak ada lagi cerita penipuan pilpres. Tidak ada lagi yang mengutak-atik kematian 600-an petugas KPPS pemilu. Kemudian, keanehan-keanehan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) pun juga tak lagi menjadi buah bibir.

Salah seorang pengusaha papan atas angkat bicara. Dia tahu persis pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah diputuskan tak jadi dikerjakan. Duitnya tidak ada. Defisit APBN saja menganga lebar. Tak mungkin.

Dalam pada itu, narasi "tak jadi" jauh lebih kuat dan logis dibandingkan hayalan pindah ibu kota. Terlalu banyak orang yang geleng kepala. Risikonya sangat besar.

Ketuam Umum PDIP Megawati Soekarnoputri termasuk yang melihat risiko itu. Beliau memberikan isyarat keras kepada Jokowi. Lebih pas disebut kritik keras terhadap pemindahan ibu kota. Bu Mega meminta agar dampak jangka panjangnya diperhatikan. Secara keseluruhan, komentar Bu Mega lebih layak ditafsirkan menentang rencana itu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sendiri menegaskan ongkos pemindahan ibu kota tidak ada di dalam APBN 2020. Menteri mengatakan, dia sendiri sedang mencarikan cara untuk membiayai pembangunan ibu kota baru itu.

Dari semua ini, tampak jelas bahwa pemindahan ibu kota bukan agenda yang serius. Hanya untuk menghebohkan publik sambil menutupi kebobrokan, perampokan dan penipuan terbesar pilpres.

Inikah yang dinamakan Pancasilais? (dn)