DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dana yang Masuk Selama ini Digunakan untuk Apa Saja?

NASIONAL- 03 September 2019 | 07:50:05 WIB | Dubaca : 140
DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Dana yang Masuk Selama ini Digunakan untuk Apa Saja?

Iuran BPJS Kesehatan batal naik hal ini disahkan dalam rapat antara DPR dengan Kementerian terkait hingga pihak BPJS Kesehatan. Berdasarkan kesimpulan rapat, Komisi IX dan Komisi XI DPR menolak rencana pemerintah untuk menaikkan kenaikan premi untuk peserta bukan penerima upah serta mendesak pemerintah mencari cara lain dalam menanggulangi defisit dana jaminan sosial kesehatan.

Komisi IX dan XI DPR menolak rencana kenaikan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III yang diajukan oleh pemerintah.

Demikian salah satu hasil kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan XI DPR dengan pemerintah dan BPJS Kesehatan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Sampai pemerintah menyelesaikan data cleansing," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Supriyatno saat membacakan kesimpulan rapat.

"Serta mendesak pemerintah untuk mencari cara |ain dalam menanggulangi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan," sambungnya.

Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI juga mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari Data Terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Program JKN.

Perbaikan ini kata dia, termasuk penyelesaian data cleansing terhadap sisa data dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah.

"Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 triliun," kata dia.

Sebelumnya sepekan yang lalu, Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat.

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Seperti yang telah diketahui selama ini, sebagian anggaran BPJS senilai puluhan triliunan rupiah itu sudah diinvestasikan untuk Infrastruktur. Padahal idealnya, dana tersebut digunakan untuk memperbaiki pelayanan dan talangan untuk masyarakat. (ut)