Blokir Internet di Papua, Bukti Negara Tidak Mampu Tangani Papua dan Tanggapan Menkopolhukam

TEKNOLOGI- 02 September 2019 | 09:47:59 WIB | Dubaca : 146
Blokir Internet di Papua, Bukti Negara Tidak Mampu Tangani Papua dan Tanggapan Menkopolhukam

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut kondisi di Papua dan Papua Barat sudah damai dan kondusif. Namun dia menghindar saat ditanya kapan mengakhiri pemblokiran internet dan menarik pasukan keamanan dari Bumi Cenderawasih itu.

Direktur Papua Language Intitute (PLI) Papua, Sameul Tabuni mengatakan bahwa pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemerintah pusat adalah bukti negara tidak mampu urus Papua.

Menurut Samuel, pemblokiran akses internet di tanah Papua sangat tidak masuk di akal dan tidak bijak. Pemblokiran akses internet di Tanah Papua adalah bukti ketidakmampuan penyelenggara negara tangani persoalan di Papua.

"Seharusnya negara selektif dan fokus pada akun mana yang provokatif dan hoax terkait kasus di Surabaya, bukan blokir akses internet. Jika negara takut terhadap penyebaran kampanye persatuan orang asli Papua melalui perlakuan Rasis di Surabaya maka sudah tentu sulit diselesaikan dengan hanya blokir akses internet," katanya pada Senin, (26/8/2019) malam.

Ditemui selepas menghadiri acara konser bertema "Yospan Papua" di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Ahad, 1 September 2019, Wiranto hanya memberikan pernyataan selama sekitar tiga menit. Dia menutup sesi doorstop saat hendak ditanya lebih lanjut.

"Sabar, dari tadi (saya bilang) sabar, tenang, kan begitu. Baik, terima kasih, terima kasih, cukup," kata Wiranto.

Wiranto sebelumnya juga menghindar saat ditanya soal jumlah masyarakat sipil yang tewas menjadi korban tewas dalam kerusuhan dan kontak senjata di Papua. Sejumlah media asing sebelumnya memberitakan setidaknya enam sampai tujuh korban tewas dalam kontak senjata di Deiyai pada Rabu, 28 Agustus 2019.

Wiranto mengatakan pemerintah berwenang menentukan apakah jumlah korban akan diumumkan atau tidak. Jika pemerintah tak merasa perlu, kata dia, maka hal itu tak akan diumumkan.

"Ya terserah kitalah mau umumkan atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," kata Wiranto di Istana Negara, Jumat, 30 Agustus 2019. (yd)