WALHI : Jokowi Akan Dikenang Sebagai Presiden Yang Lari dari Masalah dan Tidak Bertanggung Jawab

LIPUTAN KHUSUS- 27 Agustus 2019 | 10:24:37 WIB | Dubaca : 290
WALHI : Jokowi Akan Dikenang Sebagai Presiden Yang Lari dari Masalah dan Tidak Bertanggung Jawab

Salah satu masalah yang dinilai penting untuk diselesaikan di Jakarta adalah masalah polusi udara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kini sedang digugat oleh publik, seharusnya menempatkan masalah polusi sebagai pekerjaan rumah utama.

"Jakarta saat ini mengalami krisis lingkungan seperti air tanah yang berkurang, kemacetan dan polusi. Justru di sini letak kepemimpinan Jokowi diuji dan setiap komentar yang dikeluarkan kadang tidak sesuai kenyataan," ujar Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Zenzi Suhadi, Senin (26/8).

Menurut Zenzi, sudah semestinya Jokowi ikut bertanggung jawab mencari solusinya. Bukan malah lari memindahkan ibu kota.

"Meninggalkan rakyat dengan persoalan dan beban, ini menjadi cermin juga untuk persoalan lingkungan lainnya," kata Zenzi.

Sementara itu Kalimantan Timur yang disebut kandidat terkuat untuk menjadi calon ibu kota negara, kondisinya justru juga dinilai memprihatinkan. Seluruh wilayah provinsi sudah tersandera konsesi pertambangan, perkebunan sawit dan izin kehutanan.

"Sisanya adalah hutan lindung. Ini juga yang akan ditargetkan untuk ibu kota," imbuh Zenzi.

Menurut catatan JATAM terdapat 13,83 juta hektar izin dan 5,2 juta diantaranya adalah izin pertambangan, jika ditambahkan dengan luasan izin lainnya maka izinnya lebih besar dari daratan Provinsi Kalimantan Timur itu sendiri.

Zenzi menjelaskan, beban lingkungan yang ditanggung Kalimantan Timur itu justru sama besarnya dengan yang ditanggung Jakarta. Lubang-lubang tambang, dan tidak adanya penegakan hukum bagi pemilik eks konsesi.

"Ini yang harus dibenahi terlebih dahulu. Alih-alih mewariskan sejarah memindahkan ibu kota negara, Jokowi justru akan dikenang sebagai Presiden yang menghindari masalah dan tidak bertanggung jawab, bukannya bekerja dan menyelesaikannya," kata Zenzi.

Sebenarnya Wacana ini juga sudah ada dari para presiden sebelumnya. Ini terkait dengan tata ruang, pemerataan daerah, dan berbagai pertimbangan lainnya.

Yang jadi pertanyaan, apakah memindahkan Ibukota dengan estimasi biaya sangat besar yaitu 466 triliun itu adalah hal paling penting untuk dieksekusi sekarang?

Sementara Pembiayaan utamanya sudah pasti akan kembali mengandalkan utang yang akan semakin membebani keuangan negara yang sekarang terus minus dan akan membayar bunga utang yang semakin naik tiap tahunnya.

Tahun 2013 lalu kita membayar bunga utang sebesar 113,24 triliun tapi sekarang sudah jadi sebesar 275 triliun setahun, dan sudah pasti bunga itu akan naik lagi seiring dengan hutang kita yang semakin bertambah tiap tahunnya.

Bukankah beberapa tahun yang lalu Menteri BUMN sempat berniat menjual gedung Kementerian BUMN karena dianggap terlalu besar untuk jumlah pegawai Kementeriannya yang tidak terlalu banyak? Berarti sebenarnya masih ada opsi efektifitas dan efisiensi di beberapa sisi kalau kita jeli.

Tentu tidak bisa bandingkan negara kita dengan negara lain yang kondisi keuangannya bagus sehingga bebas saja ketika akan memindahkan Ibu kotanya.

Pemerintah harusnya sadar bahwa sumber keuangan kita sekarang sangat terbatas opsinya, APBN tidak mencukupi, dana publik juga sudah banyak dipakai semisal dana haji dan lain lain.

Kuncinya sekarang adalah efektifitas, efisiensi, tumbuhkan lapangan pekerjaan minim modal, berantas KKN sampai keakar-akarnya, dan kembali terapkan PASAL 33 UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sebagai panduan resmi berekonomi negara kita.

Dengan itulah Indonesia akan bisa segera keluar dari semua keruwetan keuangan yang sangat membebani ini. (utw)