Para Ulama dan Tokoh 28 Provinsi Hadir di Ijtima Ulama IV, Sebut Hasil Pemilu2019 Curang TSM&Brutal

NASIONAL- 06 Agustus 2019 | 07:05:47 WIB | Dubaca : 362
Para Ulama dan Tokoh 28 Provinsi Hadir di Ijtima Ulama IV, Sebut Hasil Pemilu2019 Curang TSM&Brutal

Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 mengaku sebanyak 28 provinsi dari seluruh Indonesia telah mengonfirmasi hadir pada pertemuan Ijtima Ulama ke-IV dan tokoh nasional yang berlangsung di Lorin Sentul Hotel, Bogor, Jawa Barat. Acara pertemuan Ijtima Ulama IV dengan sejumlah tokoh nasional ini berlangsung secara tertutup. "Yang belum konfirmasi dan tidak ada jawaban yaitu Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Maluku Utara," kata dia saat di Lorin Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (5/8/2019).

Kemudian hingga Minggu (4/8/2019) malam, sebanyak 850 ulama dan tokoh sudah melakukan konfirmasi kepada panitia. "Insyaallah 150 [ulama] hari ini langsung hadir. Jadi mudah-mudahan target kita 1.000 ulama dan tokoh musyawarah hari ini," ucapnya.

Ia menerangkan, kegiatan Ijtima Ulama IV tadi dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan dari Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), Yusuf M. Martak. Lalu dilanjutkan dengan laporan dan perkembangan dari hasil Ijtima Ulama satu, dua, dan tiga. Setelah itu, lanjut dia, terdapat sesi ulama dan tokoh dari tiap-tiap Provinsi dan daerah untuk memberikan masukan kepada pihaknya terkait perkembangan dan situasi kondisi di berbagai daerah.

Para ulama yang hadir menarik kesimpulan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 penuh kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta brutal.

"Pemilu 2019 adalah Pemilu curang, TSM, dan brutal," ujar penanggung jawab Ijtima Ulama IV, Yusuf Muhammad Martak saat membacakan hasil Ijtima Ulama IV saat konferensi pers penutupan, Senin petang.

Kesimpulan Ijtima Ulama IV lainnya yaitu, mengusut tuntas atas kematian lebih dari 500 petugas Pemilu tanpa diotopsi, dan lebih dari 11 ribu yang jatuh sakit.

"Tragedi kemanusiaan yang harus diusut tuntas sebabnya. Kemudian, tragedi berdarah 21 dan 22 Mei yang membuat ratusan rakyat terluka serta 10 orang dibunuh secara sadis dan brutal, empat adalah anak anak. Merupakan pelanggaran HAM berat. Harus diproses hukum demi menegakkan keadilan," ujar pria yang juga merupakan Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama itu.

Yusuf mengatakan, Ijtima Ulama IV ini menghasilkan delapan butir keputusan. Delapan butir kesepakatan itu lahir setelah para ulama menimbang dengan berpedoman pada ayat suci Al-Quran dan hadist-hadist riwayat Nabi Muhammad.

"Memperhatikan pandangan saran dan masukan peserta Ijtima Ulama IV bahwa melawan kezaliman dan kecurangan di Indonesia harus tetap melalui jalur jihad konstitusional," kata Yusuf.

Ijtimak Ulama IV Serukan NKRI Syariah Berdasarkan Pancasila.
Berikut isi lengkap 8 rekomendasi Ijtimak Ulama IV:

1. Menolak kekuasaan yang berdiri atas dasar kecurangan dan kezaliman serta mengambil jarak dengan kekuasaan tersebut

2. Menolak segala putusan hukum yang tidak memenuhi prinsip keadilan.

3. Mengajak seluruh ulama dan umat untuk terus berjuang dan memperjuangkan

-3.1. Penegakan hukum terhadap penodaan agama apapun, oleh siapapun sesuai amanat undang-undang anti penodaan agama, dan tertuang dalam MPRS Nomor 1 tahun 1995 juncto UU Nomor 5 tahun 1999, juncto pasal 156 a

-3.2. Mencegah bangkitnya ideologi marxisme, leninisme, komunisme, maoisme, dalam bentuk apapun dan cara apapun. Sesuai amanat TAP MPRS Nomor 28 Tahun 1966, UU Nomor 27 Tahun 1999 juncto KUHP Pasal 1,107 a, 107 b, 107 c, 107 d, dan 107 e.

-3.3. Menolak segala bentuk perwujudan tatanan ekonomi kapitalisme, dan liberalisme, di segala bidang termasuk penjualan aset negara kepada asing maupun aseng. Dan memberikan kesempatan pada semua pribumi, tanpa memandang suku maupun agama untuk menjadi tuan di negeri sendiri.

-3.4. Pembentukan tim investigasi dan advokasi untuk mengusut tuntas tragedi 2019, yang terkait kematian lebih dari 500 petugas pemilu, tanpa otopsi dan lebih dari 11 ribu petugas pemilu, yang jatuh sakit serta ratusan rakyat yang terluka, ditangkap, dan disiksa bahkan 10 orang dibunuh secara keji dan 4 di antaranya adalah anak-anak.

-3.5. Menghentikan agenda pembubaran ormas islam serta stop kriminalisasi ulama, maupun persekusi, dan serta membebaskan semua ulama dan aktivis 212 beserta simpatisan yang ditahan, dipenjara pasca aksi 212 tahun 2016 hingga kini, dari segala tuntutan, serta memulangkan imam besar umat Islam Indonesia Habib Muhammad Rizieq bin Husain Shihab ke Indonesia tanpa syarat apapun.

-3.6 Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan, dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara.

4. Perlunya ijtimak ulama dilembagakan sebagai wadah musyawarah antara habaib dan ulama, serta tokoh istiqomah untuk terus menjaga kemaslahatan agama bangsa dan negara.

5. Perlunya dibangun kerja sama dari pusat hingga daerah, antar ormas Islam dan parpol yang selama ini istiqomah berjuang bersama habaib dan ulama, serta umat islam dalam membela agama bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam untuk mengkonversi simpanan dalam bentuk logam mulia

7. Membangun sistem kaderisasi yang sistematis, dan terencana, sebagai upaya melahirkan generasi islam yang tangguh dan berkualitas.

8. Memberikan perhatian secara khusus terhadap isu dan masalah substansial, tentang perempuan anak dan keluarga melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang tidak bertentangan dengan agama, dan budaya. Hasbunallah nimal wakil, nimal maula wanimal nasir.

Serta usulan sikap mereka ke depan. "Jadi akan lebih banyak dominan mendengar ulama dan tokoh dari tiap-tiap daerah," pungkasnya. (yd)