Tim Amnesty Internasional Sambangi POLRI : Brimob yang Lakukan Penyiksaan, Akan Segera di Sidang

LIPUTAN KHUSUS- 11 Juli 2019 | 06:34:38 WIB | Dubaca : 136
Tim Amnesty Internasional Sambangi POLRI : Brimob yang Lakukan Penyiksaan, Akan Segera di Sidang

Amnesty International Indonesia bertemu dengan Kapolda Metro Jaya bersama jajarannya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di #Tragedi21-23Mei.

Pertemuan diawali dengan paparan Kapolda Metro Jaya tentang kronologi Aksi 21-22 Mei 2019 hingga proses pengamanan yang berlangsung hingga 23 Mei 2019. Dalam paparan tersebut Kapolda Metro Jaya mengakui adanya unsur penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya yang terjadi di Kampung Bali, Jakarta, pada 23 Mei 2019. Investigasi internal sudah dilakukan dan pihak-pihak yang melakukan penyiksaan telah diberi sanksi.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid membuka tanggapannya dengan mengapresiasi kerja polisi dalam menjaga keamanan Aksi 21-22 Mei 2019.

Usman menyatakan bahwa," Amnesty International mendukung penggunaan kekuatan dan senjata api yang legal, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,".

Sayangnya, bukti-bukti video yang berhasil diidentifikasi oleh Korps Bukti Digital (DVC) Amnesty International menunjukkan adanya indikasi penggunaan kekuatan yang tidak sah, berlebihan, dan tidak dapat dipertanggungjawabkan seperti penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya oleh sejumlah anggota kepolisian di Kampung Bali dan beberapa titik di Jakarta.

Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono dalam pertemuan dengan perwakilan Amnesty International Indonesia pada tanggal 10 Juli 2019 di Polda Metro Jaya berjanji akan menindak dan segera menyidang anggota Brimob yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya terhadap warga tidak hanya di Kampung Bali tapi juga di beberapa titik lainnya di Jakarta seperti yang sebelumnya telah didokumentasikan oleh Amnesty International.

Tim Amnesty International Indonesia hari ini menemui Kapolda dan menyerahkan hasil investigasi internalnya yang menemukan bukti bahwa anggota Brimob melakukan penyiksaan setidaknya terhadap 12 orang di tiga titik di Jakarta, termasuk di Kampung Bali, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan tersebut hadir sejumlah jajaran Polda Metro Jaya termasuk diantaranya Kapolres Jakarta Pusat and Kapolres Jakarta Barat yang menangani secara langsung kasus-kasus terkait peristiwa 21-23 Mei 2019.

Kapolda berkomitmen untuk menyelesaikan semua kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anggotanya dan segera menyidangkan mereka. Amnesty International mengapresiasi komitmen yang diberikan oleh Kapolda dalam pertemuan tersebut.

Amnesty International Indonesia juga meminta agar semua kasus-kasus kekerasan lainnya termasuk penyerangan asrama polisi di Petamburan, Jakarta Barat segera dituntaskan dan dibawa ke pengadilan dengan sepenuhnya memastikan bahwa hak-hak mereka yang ditetapkan sebagai tersangka juga dijamin. Hal ini penting agar proses hukum oleh kepolisian berlangsung secara profesional, modern, dan terpercaya oleh masyarakat luas, khususnya terkait apa yang terjadi pada 21-23 Mei. Amnesty International juga berharap jika pemeriksaan internal polisi terkait anggota Brimob yang melakukan penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya menemukan unsur pidana maka harus dibawa ke pengadilan.

Kapolda menekankan bahwa polisi telah memberikan hukuman disiplin berupa penahanan 21 hari bagi 10 anggota Brimob yang melakukan penganiyaan dan perlakuan buruk lainnya di areal smart service parking di Kampung Bali. Saat ini Polda Metro Jaya sedang melakukan proses pemeriksaan terhadap anggota Brimob yang melakukan penyiksaan di beberapa titik lainnya di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, tim Amnesty International juga berdiskusi dengan Kapolda dan jajarannya terkait 9 korban tewas pada peristiwa 21-23 Mei di Jakarta termasuk diantaranya Farhan Syafero, Harun Al Rashid, Sandro dan Abdul Azis. Amnesty International juga menyampaikan temuannya terkait beberapa korban yang diduga salah tangkap dan tidak mendapatkan pendampingan hukum selama di tahanan Polda Metro Jaya - khususnya dalam kasus Juhriyanto di mana Amnesty International memberikan konsiderasi kuat sebagai kuasa hukumnya. Amnesty International memberikan rekomendasi kepada Kapolda Metro Jaya untuk tetap melakukan penyidikan secara mendalam dan independen guna memastikan hak-hak asasi manusia dari kedua karakter kasus tersebut tidak terlanggar.

Amnesty International Indonesia juga menggunakan kesempatan tersebut untuk menanyakan secara langsung kepada Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya yang baru Kombes Pol Suyudi Ario Seto dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono terkait kasus penyerangan air keras kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kapolda mengakui mengalami kesulitan dalam penuntasan kasus tersebut namun menekankan bahwa kepolisian masih terus bekerja melakukan penyidikan untuk mencari pelaku dan aktor intelektual penyerangan tersebut. Amnesty International Indonesia tetap mendorong Tim Gabungan Kepolisian untuk Penyidikan Novel Baswedan untuk segera menyelesaikan laporan dan menyampaikan hasil temuannya kepada publik. (ut)