Pengamat: Tidak Etis dan Memalukan Partai Politik Minta Jatah Kursi Menteri

LIPUTAN KHUSUS- 08 Juli 2019 | 10:25:32 WIB | Dubaca : 132
Pengamat: Tidak Etis dan Memalukan Partai Politik Minta Jatah Kursi Menteri

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komaruddin menilai tidak etis partai politik seperti PKB meminta jatah kursi menteri kepada Presiden terpilih Joko Widodo.

"Permintaan 10 kursi menteri oleh PKB kurang etis, memalukan dan terlalu banyak. Dalam sistem presidensial urusan mengangkat menteri adalah hak prerogatif presiden," kata Ujang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, (5/7/2019).

Ujang Komaruddin menegaskan Presiden terpilih Jokowi tidak bisa tunduk dan patuh pada permintaan PKB tersebut, karena hak menentukan menteri ada di Jokowi, bukan partai. "Jika ada 34 kementerian, lalu PKB minta 10 kursi menteri, partai lainnya berapa? PDIP dan Golkar yang suaranya di atas PKB pasti minta jatah lebih banyak," ujar dia.

Dia menyarankan Presiden terpilih Jokowi proporsional membagi jatah kursi menteri dan jangan terpengaruh berbagai permintaan partai politik.

"Insya Allah usulan kami akan mendapatkan perhatian khusus namun saya tidak tahu berapa jumlahnya. Saya tidak berani berharap, berdoa saja," kata Muhaimin sebelum bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 2/7.

Dia mengaku sudah mengusulkan setidaknya 10 nama calon menteri kepada Presiden terpilih Jokowi.

Anggota Dewan Pakar Partai Nasdem minta jatah kursi menteri, Taufiqulhadi menilai partainya berhak mendapatkan kursi 11 menteri karena perolehan suara Nasdem di Pemilu 2019 lebih banyak dari PKB.

"Perolehan suara Nasdem di Pemilu 2019 lebih besar daripada PKB di DPR RI, karena itu sudah sepantasnya Nasdem mengusulkan 11 menteri," kata Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, (3/7/2019).

Inilah kelakuan para elit politik di Indonesia yang haus akan kekuasaan tanpa memikirkan rakyatnya. (dn)