Pilpres Usai, Situng Belum rampung? Apakah KPU Mulai Membongkar Kecurangannya Sendiri

NASIONAL- 03 Juli 2019 | 08:13:28 WIB | Dubaca : 237
Pilpres Usai, Situng Belum rampung? Apakah KPU Mulai Membongkar Kecurangannya Sendiri

Pilpres 2019 telah diputuskan, namun KPU ternyata belum menyelesaikan situng di seluruh Indonesia, apakah KPU Mulai Terbongkar Kecurangannya?

Pada Selasa (2/7) KPU menggelar rapat dengan KPU provinsi terkait koordinasi mereka sebelum menghadapi sidang sengketa hasil Pileg 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam rapat koordinasi itu terungkap, ada 12 provinsi yang data situngnya belum mencapai 100 persen

Ketua KPU Arief Budiman, kemudian mengoreksi pengisian data situng. Ia juga menanyakan satu per satu KPU provinsi yang belum merampungkan situngnya.

"Saya mau sampaikan bahwa situng untuk pilpres ada yang belum 100 persen pengisiannya. Aceh baru 98,5 persen, harus diselesaikan sampai 100 persen. Kemudian Sumatra Selatan saat ini 98,8 persen, nanti harus 100 persen " ujar Arief, Selasa.

Arief terkesan heran dengan menilai, tidak masuk akal jika pengisian data situng belum tuntas 100 persen. Sebab, tempat pemungutan suara (TPS) didirikan dan data dari TPS pun ada.

"Kan tidak masuk akal kalau TPS-nya ada, lalu kok tidak bisa selesai, terhenti di tengah-tengah. Dicari yang mana yang belum supaya bisa 100 persen. Harus 100 persen," kata Arief.

Dia melanjutkan, ada 10 provinsi lain yang belum 100 persen menyelesaikan situng. Mereka adalah Kepulauan Riau (99,6 persen), Jawa Barat (99,7 persen), Jawa Timur (99,7 persen), Kalimantan Selatan (99,8 persen), Sulawesi Utara (99,9 persen), Maluku (75,9 persen), Maluku Utara (99,1 persen), Papua (71 persen) dan Papua Barat (79,9 persen) dan Sumatra Utara.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ilham Saputra mengakui ada kesalahan yang menyebabkan input data dalam situng belum juga mencapai 100 persen secara nasional. "Ya artinya kan kemudian kami tidak menutup mata bahwa petugas kami salah mengartikan bahwa C1 situng itu salah dimasukkan ke kotak. Nah sehingga kami kemudian harus meminta kepada Bawaslu untuk buka kotak (kotak suara)," ujar Ilham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, pada 10 Juni lalu.

Yang dimaksud Ilham adalah petugas yang sudah memasukkan formulir C1 untuk situng ke dalam kotak suara sebelum formulir itu dipindai. Ilham mengakui, kondisi seperti itu cukup banyak terjadi. (dn)