Pengamat Politik : Wakil Rakyat Vs Rakyat

LIPUTAN KHUSUS- 14 Maret 2019 | 04:24:48 WIB | Dubaca : 116
Pengamat Politik : Wakil Rakyat Vs Rakyat

Jual saham bir! Bagi Anies Baswedan, gubernur DKI, itu harga mati. Harus ditunaikan karena menyangkut kontrak politik dengan masyarakat Jakarta. Mereka pilih Anies, sebab Anies setuju untuk jual saham bir di PT. Delta Djakarta tbk. Sebagai janji politik, harus ditunaikan. Sebagai gubernur, ini aspirasi rakyat yang harus dieksekusi. Gubernur dipilih oleh rakyat, dan sudah seharusnya membuat keputusan atas aspirasi dan untuk kepentingan rakyat.

Anies sudah tunaikan janjinya? Dalam proses. Tepatnya, ada kendala. Ketua DPRD DKI gak setuju. Serius? Nampaknya begitu. Beda pendapat soal ini, ternyata tak bisa diselesaikan sambil ngopi. Komunikasi politik buntu. Artinya, Prasetyo, ketua DPRD DKI ini serius menghadang kebijakan Anies untuk jual 26,25 saham Pemprov DKI di perusahan bir itu. Anies menyerah? Tidak! Haram hukumnya untuk menyerah. Tutup reklamasi dan hadapi Salim Group untuk stop swastanisasi air saja bernai, apalagi cuma urusan saham bir.

Alasan Prasetyo tak setuju? Menyangkut keuntungan. Pertahun bisa 50 milyar kok dijual? Begitu pertimbangan Prasetyo. Itu argumen normatifnya. Alasan lainnya? Hanya Prasetyo yang tahu. Adakah alasan di balik alasan? Adakah argumen di balik argumen? Yang tak diketahui publik kadang lebih substansial dari yang terpublish. Disinilah perlunya dialog.

Prasetyo sendirian? Kabarnya, dia didukung oleh anggota DPRD dari partainya. Juga dari Partai Nasdem. Nampaknya ada konsolidasi kekuatan di DPRD DKI untuk menghadang Anies jual saham bir.

Memang, keuntungan saham Pemprov DKI di PT. Delta Djakarta tbk ini lumayan. Tentu jika dibandingkan kalau uang itu disimpan di brangkas, atau didepositokan di bank. Riba! Kata Prasetyo. Religius sekali ketua DPRD kita ini. Benarkah?

Tapi tunggu dulu! Bagaimana kalau hasil penjualan saham bir itu diinvestasikan di perusahaan air bersih? Bisa 100.000 rumah terpasang pipa dan teraliri air bersih. Kalau diinvestasikan ke rumah sakit, bisa 25 rumah sakit kelas D dibangun. Kalau diinvestasikan di pendidikan, bisa 60 unit sekolah didirikan. Luar biasa bukan? Apakah ini riba?

Hasil penjualan saham Pemprov di usaha bir ini berpeluang bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Terutama keuntungan moral dan sosial. Berdirinya sekolah akan melahirkan SDM-SDM baru bagi masa depan Jakarta.

Tapi rakyat, lebih melihat keuntungan non material. Disinilah perbedaannya dengan ketua DPRD. Kalau mau disederhanakan begini, pertama, ini adalah perseteruan antara rakyat dengan wakil rakyat. Anies, sebagai gubernur hanya menyerap aspirasi rakyat, tentu saja setelah melalui proses analisis kajian, ternyata rakyat benar. Saham bir harus dijual. Ya, dia laksanakan. Sudah semestinya, karena gubernur dipilih rakyat dan bekerja untuk rakyat. Bukan untuk dirinya, apalagi untuk ketua DPRD.

DPRD kan juga wakil rakyat? Betul. Tapi, apakah selalu bekerja dari aspirasi rakyat dan untuk rakyat? Tak sedikit anggota DPR maupun DPRD yang jadi petugas partai, bukan pekerja rakyat. Emang mereka digaji partai? Gajinya malah dipotong untuk partai. Ini yang kadang-kadang orang lupa.

Kedua, ini perseteruan material vs non material. Ketua DPRD kekeh dengan argumentasi materialnya. Pokoknya keuntungan! Karena itu, jangan dijual! Lah, kok ngotot? Jangan...jangan... Nah, jadi curiga deh.

Sementara rakyat tidak hanya melihat keuntungan material saja yaitu 50 miliyar. Tapi dampak moral dan sosialnya? Belum lagi dampak spiritualnya. Nah, ternyata rakyat lebih luas jangkauan berpikirnya.

Melihat ketua DPRD tetap ngotot, rakyat marah. Mereka beramai-ramai turun dan kepung kantor DPRD DKI hari ini. Sepertinya, mereka ingin bertanya: mau loh apa si Pras? Elo gue gaji, loh gak nurut sama gue. Mau nurut sama siape?

By : Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa. (yd)