BPN Temukan 17,5 Juta DPT Janggal : Ada 9,8 Juta Orang Lahir Serentak Pada Tanggal 1 Juli, Aneh

FOKUS PERISTIWA- 12 Maret 2019 | 06:25:22 WIB | Dubaca : 154
BPN Temukan 17,5 Juta DPT Janggal : Ada 9,8 Juta Orang Lahir Serentak Pada Tanggal 1 Juli, Aneh

Kabar mengejutkan datang dari Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan, tim informasi teknologinya menemukan masalah pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tercatat, ada 17,5 juta nama yang janggal.

"Jadi itu namanya dianggap ganda bisa juga dinilai invalid dan lainnya," kata Hashim usai rapat internal bersama KPU di Kantor KPU RI, Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (11/3).

Data tersebut, lanjut Hashim, diperoleh dari tim internalnya yang melakukan pengecekan lapangan bersama secara acak, dan bukan melalui proses pencocokan dan penelitian atau coklit.

"Ini kami sampaikan dan kami berbahagia dari KPU ada tanggapan cukup positif," lanjut adik bungsu Prabowo Subianto ini.

Secara teknis, anggota BPN Riza Patria menjelaskan, temuan janggal dari 17,5 juta nama bersumber dari mereka yang bertanggal lahir di tanggal 1 bulan Juli dengan jumlah mencapai 9,8 juta, kemudian yang lahir di tanggal 31 Desember capai 5,3 juta, dan di tanggal 1 Januari capai 2,3 juta.

"Ini kami anggap tidak wajar, 17 juta sekian ini menurut grafik (kelahiran) yang lain-lain itu kurang lebih berkisar (hanya) antara 400-500 ribu, jadi ini ada lompatan luar biasa sampai 10 kali bahkan 20 kali lipat," terang politisi Gerindra ini pada kesempatan yang sama.

Selain itu, lanjut Wakil ketua Komisi II DPR RI, BPN juga menemukan data tak wajar yakni 300 ribu orang yang telah berusia di atas 90 tahun masuk DPT ber angka tahun 1875 -1873 bahkan ada ber angka tahun 1 Masehi artinya ybs lahir dan hidup se jaman denganNabi Isa as / Jesus Kristus bertahun lahKemudian, ada orang-orang yang menurut BPN masuk DPT padahal diketahui usianya belum sampai 17 tahun, dengan jumlah sampai 20.475 jiwa.

"Jumlahnya terlalu besar menurut kami. Ini kita minta klarifikasi ke KPU sama-sama mengecek," tutup Politisi Gerindra ini. (ut)