Pemerintah Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Atas Ahmad Dhani

FOKUS PERISTIWA- 08 Februari 2019 | 09:40:57 WIB | Dubaca : 201
Pemerintah Telah Melakukan Pelanggaran Hukum Atas Ahmad Dhani

APA YANG TERJADI PADA SAYA?
By AhmadDhani

Tanggal 28 Januari saya di putus PN Jak Sel 18 bulan penjara atas PASAL 28 ITE UJARAN KEBENCIAN KEPADA TIONGHOA DAN UMAT KRISTIANI.(Lucu).

Saya langsung di Jebloskan.ke RuTan Cipinang , padahal kita langsung menyatakan BANDING ( Aneh )
Buni Yani tidak di tahan saat menyatakan BANDING.

Ini yang lebih lucu ,
Tanggal 31 Januari muncul ketetapan baru dari Pengadilan Tinggi bahwa saya di TAHAN selama 30 hari.
Alasan Penahanan?
Tidak ada

Yang Jelas , dengan adanya ketetapan baru dari PT, Pengadilan Negeri Surabaya yang sedang memulai sidang perdana KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK ITE PASAL 27 ( hukuman maksimal 4 tahun dan.tidak bisa.ada upaya penahanan saat sidang ), punya alasan untuk menahan saya di PENJARA yang over kapasitas nya 500 persen.

Akhirnya PENGADILAN TINGGI punya ketetapan baru yang isi nya saya di pindah ke PENJARA MEDAENG hingga proses persidangan di Surabaya selesai.

Para Pakar Hukum pasti PAHAM apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang saya alami.

1. Penahanan saya sangat tidak logis dan tidak lazim dalan penegakan hukun... Atas pertimbngan sbb :

A. Penahanan atas dasar eksekusi dari amar putisan jelas tidak punya dasar hukum karena putusan yang dibacakan majelis hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inktarht). Sehingga secara hukum belum dapat di eksekusi.

B. Jika penahanan didasari kewenangan majelis yang menyidangkan perkara saya, juga merupakan putusan yang tidak lazim,
karena selama dipersidangan dari awal dakwaan sampai putusan saya dengan tertib dan penuh kesadaran hukum, tidak pernah mempersulit jalanya persidangan, saya dengan itikat baik menunjukan sikap yang sangat koorporatif dan mendukung penegakan hukum di: indonesia sehingga, tidk ada alasan subjektib dan objektif yang rasional yang: dapat di terima dalam penetapan penahanan saya usai pembacaan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Jakarta Selatan tgl.........yang putusanya belum mempunyai kekuatan hukum tetap.lebih lagi sepanjang saya tau tidak pernah ada penahan yang dilakukan oleh majelis hakim setelah sidang selesai diputus , namun putusan tersebut belum mempunyai kekutan hukum tetap (inkraht).

Putusan hakim untuk menahan diri saya terlihat sangat bermuatan lain diluar kepentingan penegakan hukum, sehingga sangat beralasan bila saya berkesimpulan bahwa majelis hakim yang membuat penetapan tersebut masuk dalam kategori penetapan yang tidak prudent dalam menggunakan wewenang nya dalam menegakan hukum yang berkeadilan.

2. SIDANG PASAL 27 ITE DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA jika duligt dalan perspektif hukum sesungguhnya TIDAK BISA MENAHAN SEORANG TERSANGKA KARENA HUKUMAN NYA MAKSIMAL 4 TAHUN.

Sehingga saya tidak berlebihan bila upaya penetapan menahan saya diujung pembacaan putusan pada pengadilan negeri jakarta selatan tanggal....... Dipaksakan membuat penetapan penahanan yang tidak lagi bertujuan dalam rangka penegakan hukum demi keadilan malainkan sudah sangat berpotensi dengan tujuan diluar penegakan hukum.

Atau cuma karena gemes dan geregetan mereka mau menyidangkan pasal 27 ITE dengan memasukkan saya ke penjara.

Siapa mereka?...sesungguhnya mereka adalah semua barisan yang memaksakan kehendak mereka sadar atau sadar , mereka sesungguhnya sudah masuk pada barisan
Pembela Penista Agama.

Cipinang 6 FEBUARI 2019.

Seharusnya Pemerintah melalui pihak berwenang tidak menghukum langsung Ahmad Dhani karena melanggar UU ITE, dilihat substansi UU tersebut, tidak bisa memenjarakan ADP karena tidak ada bukti yang menguatkannya. (dn)