Banyak BUMN Gulung Tikar di Era Jokowi Akibat Salah Urus

LIPUTAN KHUSUS- 01 Agustus 2022 | 20:34:23 WIB | Dubaca : 185
Banyak BUMN Gulung Tikar di Era Jokowi Akibat Salah Urus

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) gulung tikar. Hal tersebut terjadi lantaran pengelolaan manajemen keuangan yang buruk.

Beberapa laporan keuangan BUMN yang satu ini. Laporan tahun 2021. Dimiliki 98% oleh negara.

Berapa pendapatan/revenue mereka tahun 2021? Rp 5.900 trilyun. Sadis. Berapa laba-nya? Rp 1.625 trilyun. Gilak! Cukup beroperasi 5 tahun, lunas utang Indonesia. Berapa kontribusi pajak dan zakat BUMN ini? 1.400 trilyun.

Berapa asetnya? Rp 8.500 trilyun. Mantappp. Jika kalian tdk mau menunggu 5 tahun, jual saja deh BUMN ini, lunas sudah utang Indonesia.

BUMN ini meski penghasilannya 5.900 trilyun, wah karyawannya cuma 66.000 orang. Itu rasio karyawan terhadap revenue, pun terhadap laba, tinggi sekali. Artinya apa? Itu karyawan ada gunanya!

Pada satu titik, kadang mudah sekali terpesona oleh pencitraan tingkat tinggi. tapi nyatanya, kosong saja. Malu saat dibandingkan tetangga. Indonesia ini dibandingkan Malaysia saja dalam banyak aspek terjungkal. Ngomongin BUMN? Dibandingkan Aramco? Lunas utang Indonesia oleh Aramco sendirian. Dan kita tetap terpesona deh. merasa negeri makmur, subur, indah, kaya. padahal ehem, kamu menikmati minyak goreng murah di sini? padahal jutaan hektare tanah negara diberikan ke perusahaan sawit? lanjutkanlah menjilati idol politik kalian. Teruskan bertengkar saling memaki.

Salah satu contoh BUMN yang salah urus:

Merpati Airlines
PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) telah dinyatakan pailit oleh keputusan Pengadilan Negeri Surabaya. Selain itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan Perjanjian Perdamaian (homologasi) PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) pada 2 Juni 2022.

Dengan begitu, perusahaan mendapat payung hukum dan lebih mendekat pembubaran. Pengadilan juga menunjuk hakim pengawas, hakim ditunjuk oleh pengadilan niaga, serta kurator untuk menjalankan proses kepailitan perusahaan tersebut.

Adapun, Merpati Airlines tidak beroperasi sejak tahun 2014. Berselang satu tahun kemudian, sertifikat pengoperasian atau Air Operator Certificate (AOC) dicabut. Sertifikat itu adalah syarat utama maskapai untuk terbang.

Pada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada tanggal 14 November 2018, disepakati pembayaran kepada pihak ketiga termasuk penyelesaian pesangon karyawan akan mulai dilakukan setelah Merpati Airlines beroperasi kembali.

Namun, sampai dengan pembatalan homologasi, satu-satunya calon investor yang menyatakan diri berminat tidak mampu menyediakan pendanaan. Merpati Airlines tercatat memiliki kewajiban sebesar Rp 10,9 triliun dengan ekuitas negatif Rp 1,9 triliun per laporan audit 2020. (ut)