Kendaraan apa saja yang bisa Konsumsi Pertalite dan solar? Mobil Pejabat Harus dihapus Subsidinya

OTOMOTIVE- 06 Juli 2022 | 09:00:31 WIB | Dubaca : 380
Kendaraan apa saja yang bisa Konsumsi Pertalite dan solar? Mobil Pejabat  Harus dihapus Subsidinya

Mobil di Indonesia mayoritas menggunakan mesin bensin di bawah 2.000 cc jenis Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV). Pabrikan yang menjajakan produk pada segmentasi ini dominan dikuasai merek Jepang, mulai Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi hingga Suzuki.

Berdasarkan kategori kapasitas mesin tersebut atau di bawah 2.000 cc, mobil-mobil ini tentu masih boleh menggunakan bahan bakar Pertalite menyesuaikan ketentuan yang ada. Namun perlu dipahami, sebelum menggunakan bahan bakar, terlebih dahulu sebaiknya cek rasio kompresi mesin. Apakah mobil sesuai jika menggunakan Pertalite.

Pertalite yang memiliki RON 90 lebih cocok untuk mesin rasio kompresinya 9:1 hingga 10:1. Maka, jika rasio kompresi di atas itu tentu Pertalite tidak sesuai. Kemudian performa mesin bisa kurang maksimal.

Menurut laporan CNN Indonesia, daftar SUV dan MPV Jepang yang boleh menggunakan Pertalite berdasarkan kategori mesin menurut ketentuan Pertamina.

MPV Toyota: Avanza, Veloz, Innova 2.0
SUV Toyota: Rush, Raize, Corolla Cross, C-HR
MPV Mitsubishi: Xpander, Xpander Cross
MPV Honda: Mobilio
SUV Honda: CR-V, HR-V, BR-V
MPV Suzuki: Ertiga, XL7, APV
SUV Suzuki: Jimny, SX4 S-Cross
MPV Daihatsu: Gran Max MB, Xenia, Luxio
SUV Suzuki: Jimny, SX4 S-Cross
MPV Daihatsu: Gran Max MB, Xenia, Luxio
SUV Daihatsu: Terios, Rocky

Sebelumnya Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan penyusunan kriteria ini sejalan dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM.

Menurut dia, jenis yang tak boleh mengkonsumsi BBM subsidi adalah mobil dan motor mewah yang ditentukan dari kapasitas mesinnya.

"Itu mobil pelat hitam masih bisa (membeli Pertalite) kecuali yang di atas 2.000 CC, termasuk motor mewah," ujarnya.

Sedangkan untuk mobil di atas 1.500cc dikatakan masih dalam pembahasan dalam revisi Perpres tersebut. Saat ini, yang diputuskan sebatas pada mobil di atas 2.000cc dan motor mewah di atas 250cc. "Sesungguhnya kalau mampu membeli mobil mahal, mestinya mampu membeli BBM non subsidi," jelasnya.

Saat ini, kendaraan mewah para pejabat pemerintahpun masih mendapatkan subsidi dari negara, agar adil dengan rakyatnya, makan rezim saat ini juga harus menghapus subsidi tersebut. (ut)