Wakil Ketua MPR RI HNW Tolak Permendikbud 30: Segera Tarik dan Tegur Menteri Nadiem

LIPUTAN KHUSUS- 09 November 2021 | 08:55:56 WIB | Dubaca : 231
Wakil Ketua MPR RI HNW Tolak Permendikbud 30: Segera Tarik dan Tegur Menteri Nadiem

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menolak Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Aturan tersebut diteken Mendikbud Ristek Nadiem Makarim pada 31 Agustus 2021 dan diundangkan pada 3 September 2021.

“Saya dukung 13 ormas Islam dan Fraksi PKS serta masyarakat luas yang secara terbuka, argumentatif, dan konstitusional menolak Permendikbud 30/2021. Dan ini menambah daftar panjang aturan kontroversial yang dikeluarkan oleh Mendikbud,” ujar HNW dalam keterangan tertulisnya, Senin (8/11).

Tidak hanya itu, ia juga meminta Presiden Jokowi untuk menegur Menteri Nadiem karena dia nilai membuat aturan kontroversial. Terkait Permendikbud, Hidayat menyarankan agar peraturan ditarik dan segera direvisi.

Ia mempertanyakan paradigma Kemendikbud yang mengatur kekerasan seksual sebagai aktivitas yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Menurutnya, persetujuan kedua belah pihak tidak bisa dijadikan alasan melegalkan kekerasan seksual.

“Sangat jelas ketentuan-ketentuan dalam Permendikbud tersebut masih menggunakan paradigma kekerasan dan persetujuan dalam hal aktivitas seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Sehingga ketentuannya masih menghadirkan sanksi bila ada kekerasan dan bila tidak terjadi persetujuan,” jelas politikus PKS tersebut.

“Permen seperti itu jadi seperti melegalkan praktik seks bebas, zina, dan LGBT di kampus dengan dalih tidak adanya kekerasan dan hadirnya persetujuan dua pihak,” lanjut politikus asal DKI itu

HNW tetap mendukung Kemendikbud untuk mencegah kekerasan seksual di institusi pendidikan. Namun, itu harus dilakukan sesuai nilai dan norma yang ada di Indonesia.

“Pada dasarnya kami dukung upaya Mendikbudristek untuk berantas kekerasan dan kejahatan seksual di lingkungan kampus dan lingkungan lembaga pendidikan lainnya,” ucap HNW.

“Tapi tentunya itu harus sesuai dengan Pancasila, UUD-NRI 1945 dan karenanya juga harus sesuai dengan norma Agama dan norma Kebudayaan yang berlaku, bukan justru mengabaikannya dan jadi terkesan permisif dan melegalkan praktik hubungan seksual di lingkungan perguruan tinggi yang tak sesuai dengan norma Agama, Hukum, serta Adat Istiadat di Indonesia,” tandasnya. (ut)