Jebakan Utang Terselubung RI dari China, Sangat Membahayakan Rakyat

EKONOMI- 14 Oktober 2021 | 11:08:40 WIB | Dubaca : 228
Jebakan Utang Terselubung RI dari China, Sangat Membahayakan Rakyat

Lembaga riset asal Amerika Serikat (AS), Aiddata, mengungkap aliran dana yang disebut sebagai utang terselubung China ke Indonesia. Laporan yang dirilis September lalu itu, me-review penyaluran pembiayaan China melalui sejumlah proyek ke berbagai negara, pada rentang 2000-2017.

Pemerintah Indonesia memiliki utang tersembunyi kepada Cina sedikitnya Rp 245 triliun, menurut riset AidData. Pada akhirnya jadi beban APBN juga.

PEMBIAYAAN proyek-proyek mercusuar pemerintahan Joko Widodo oleh pemerintah Cina bisa menjadi bom waktu dan membahayakan ekonomi Indonesia di masa depan. Sebab, pembiayaan proyek itu sejatinya adalah utang yang harus dibayar negara namun tak masuk dalam neraca keuangan pemerintah.

Studi AidData, lembaga riset keuangan di Amerika Serikat, menyatakan Indonesia diperkirakan memiliki utang tersembunyi kepada pemerintah Cina sebesar US$ 17,28 miliar, setara dengan Rp 245 triliun. Sebagian besar utang itu berupa pembiayaan pembangunan proyek dalam program Belt and Road Initiative (BRI).

Melalui BRI, Cina bermimpi menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika dengan infrastruktur jalan, rel, serta jalur pelayaran. Indonesia menyambut mimpi ini dengan menawarkan 28 proyek senilai Rp 1.300 triliun dua tahun lalu. Pembiayaan proyek melalui skema BRI ini membuat nilai investasi langsung Cina ke Indonesia naik 599 persen pada 2015-2020. Total nilai investasi Cina sebesar US$ 17,29 miliar, nomor tiga setelah Jepang dan Singapura.

Berbeda dengan kedua negara itu, investasi Cina berupa pinjaman langsung ke badan usaha milik negara yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Jokowi, yang gandrung kepada proyek besar, menugasi BUMN menjadi pelaksana proyek. Meski utang itu melalui BUMN, jika perusahaan negara tersebut tak bisa melunasinya, negara juga yang akan membayarnya.

Pengalaman pemerintah Sri Lanka layak menjadi pelajaran bagi Indonesia. Sri Lanka membangun Pelabuhan Hambantota senilai US$ 1,3 miliar dengan “investasi” Cina. Ketika pemerintah Sri Lanka kesulitan melunasi pinjaman itu, mereka terpaksa menyerahkan mayoritas saham dan pengelolaan pelabuhan selama 99 tahun kepada Cina. Beijing menikmati keuntungan mengelola pelabuhan tanpa harus bersusah payah mendirikannya sejak awal.

Di Indonesia, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung punya potensi yang mirip. Sejak awal pemerintah Cina bersaing dengan Jepang mendanai pembangunan infrastruktur ini. Meski Jepang lebih dulu melakukan studi kelayakan, Jokowi lebih tertarik pada proposal Cina yang tak meminta jaminan negara.

Cina menggelontorkan pinjaman langsung kepada PT Kereta Cepat Indonesia China, perusahaan patungan badan usaha kedua negara, sebesar US$ 4,5 miliar dari total kebutuhan US$ 6,7 miliar. Pinjaman itu berbunga 2 persen selama 40 tahun. Kini proyek itu menemui banyak masalah hingga Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 yang mengizinkan pendanaan proyek kereta cepat memakai APBN.

Perubahan sumber pendanaan ke kas negara tentu akan menimbulkan beban utang baru. Alokasi pembiayaan proyek kereta cepat yang tak seberapa penting ini mengancam dana pemerintah untuk pembangunan proyek infrastruktur lain yang lebih dibutuhkan masyarakat, seperti rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan saluran irigasi, atau pembangunan rumah sakit.

Mengatasi jebakan utang Cina ini, pemerintah mesti mengurangi ketergantungan pada Cina. Diversifikasi kerja sama internasional menjadi alternatif agar beban utang Indonesia tidak berat di satu negara yang memungkinkan penguasaan tunggal dalam proyek-proyek strategis. Bagaimanapun, menaruh telur di banyak keranjang selalu lebih baik dibanding menumpuknya di satu tampah, untuk menghindari bahaya guncangan.

Cara Malaysia perlu jadi teladan ketika Perdana Menteri Mahathir Mohamad berani mengajukan negosiasi ulang proyek jalur kereta api Pantai Timur kepada Cina. Dalam perjanjian terbaru, pemerintah Malaysia bisa membayar bunga lebih rendah dan perusahaan negara mendapat porsi saham lebih besar dalam proyek itu.

Pemerintahan Jokowi seyogianya lebih terbuka dalam mewujudkan mimpinya membangun proyek mercusuar. Nafsu meninggalkan warisan “kemajuan” akan menjadi bencana jika pengelolaannya tidak transparan dan menabrak tata kelola pemerintahan yang baik. Utang bukan barang haram. Sepanjang ia transparan dan sesuai dengan kemampuan Indonesia, kita membutuhkannya untuk membangun Indonesia, ketimbang disamarkan memakai skema yang menipu diri sendiri dan orang banyak. (utw)