Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Anggota DPR: Pak Jokowi, Jangan Bohongi Rakyat Lagi dong

LIPUTAN KHUSUS- 12 Oktober 2021 | 05:59:48 WIB | Dubaca : 147
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, Anggota DPR: Pak Jokowi, Jangan Bohongi Rakyat Lagi dong

Anggota Komisi XI DPR RI, Refrizal, menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait kebijakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Semula pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tidak akan menggunakan APBN, kini berbalik, Jokowi dikabarkan telah menyetujui dana tersebut melalui APBN.

Bahkan, terkait hal itu juga kini tagar #jokowibohonglagi pun menjadi trending di media sosial Twitter. Untuk itu, Refrizal meminta agar Presiden Jokowi tak membohongi rakyat dengan hal seperti ini.

“Pak Jokowi... Jangan bohongi rakyat lagi dong pak... Dulu ngomongnya KA Cepat TIDAK PAKE APBN kok Sekarang diizinkan?,” kata Refrizal dari akun Twiter @refrizalskb.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu dalam cuitannya, turut mengunggah sebuah tangkapan layar dari berita yang dimuat media, yang menyebutkan bahwa pada Januari 2016, Jokowi menegaskan tidak mau menggunakan dana APBN untuk kereta cepat.

Namun, pada tahun ini, Jokowi telah mengizinkan dana APBN digunakan untuk pembangunan kereta cepat.

Sebelumnya dikabarkan bahwa pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami pembengkakan.

Herman Khaeron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, menyatakan bahwa hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.

Untuk itu, dia mengatakan, perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.

“Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” katanya.

Dengan syarat utama tersebut, selanjutnya, maka kedepannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance.

Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.

Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.

“Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” katanya. (ut)