Waspadai Bancakan Korupsi Bansos di Kemensos yang Mungkin Terjadi Lagi

LIPUTAN KHUSUS- 01 Oktober 2021 | 06:27:35 WIB | Dubaca : 181
Waspadai Bancakan Korupsi Bansos di Kemensos yang Mungkin Terjadi Lagi

Komisi VIII DPR RI akhirnya menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 78.256.327.121.000. Selain itu, Komisi VIII juga mendukung program dan kebijakan Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk kepentingan masyarakat pra-sejahtera.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan anggaran Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp 78.256.327.121.000. Kami mendorong Kementerian untuk mempercepat realisasi anggaran, khususnya untuk anak yatim, piatu dan yatim-piatu,” kata Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial, Senin (20/9).

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan terima kasih dan apresiasi atas dukungan dan dorongan DPR melalui Komisi VIII. Menurutnya, di tengah pandemi Kemensos harus memastikan masyarakat terdampak pandemi merasakan kehadiran negara, terutama melalui program bantuan sosial.

Risma menjelaskan, dari anggaran TA 2022 sebesar Rp 78,25 triliun tersebut, sebesar 0,66% dialokasikan untuk Belanja Pegawai, 0,36% untuk Belanja Barang Operasional, sebesar 4,18% untuk Belanja Barang Non-Operasional (honor pendamping; bantuan operasional untuk LKS, SLRT; program Atensi), dan sebesar 0,13% untuk Belanja Modal.

“Kemudian dari anggaran tersebut, kami juga anggarkan sebesar Rp 74,08 triliun (94,67%) untuk belanja Bansos. Belanja bansos di sini meliputi untuk bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, bantuan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), bantuan korban bencana, Rehabilitasi Sosial RTLH, alat bantu aksesibilitas, dan sebagainya,” jelas Mensos Risma.
Secara umum, Kemensos mengalokasikan anggaran untuk Program Perlindungan Sosial sebesar Rp 77,15 triliun, dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 1,09 triliun. Anggaran untuk Prioritas Nasional dialokasikan sebesar Rp 76,96 triliun, dan program Non Prioritas Nasional sebesar Rp 1,29 triliun.

Tercatat, alokasi anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sebesar Rp 28,7 triliun. Serta alokasi program kartu sembako/BPNT dengan target 18,8 juta KPM sebesar Rp 45,12 triliun.

Selain itu, Risma juga mengusulkan penambahan anggaran Rp 25,8 triliun. Jumlah anggaran tersebut rencananya sebagian digunakan untuk program Atensi Anak Yatim dengan target 4.386.983 anak. Dengan rincian 3.453.128 anak yatim usia sekolah dan 933.855 anak yatim belum sekolah.
Durasi pemberian bantuan untuk anak yatim dilakukan selama 12 bulan. Pemberian bantuan Rp 200.000 per bulan per anak yatim usia sekolah. Serta Rp 300.000 per bulan per anak yatim belum sekolah. Usulan anggaran program Atensi Anak Yatim sebesar Rp 11,64 triliun.

Risma pun mengusulkan tambahan 5,9 juta KPM bansos kartu sembako dengan usulan anggaran sebesar Rp 14,16 triliun. Durasi pemberian bansos selama 12 bulan dengan besaran bansos per bulan adalah Rp 200.000 per bulan per KPM.

Elemem Masyarakat harus terus mengontrol kinerja kemensos dalam penyaluran bansos agar tidak terulang lagi kasus korupsi yang dilakukan oleh Mensos terdahulu. Waspada! (ut)