Pemerintah Pernah Tolak Usulan Gubernur Anies Perihal Pengetatan Hadapi Lonjakan Covid-19

NASIONAL- 05 Juli 2021 | 12:32:33 WIB | Dubaca : 211
Pemerintah Pernah Tolak Usulan Gubernur Anies Perihal Pengetatan Hadapi Lonjakan Covid-19

Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia membuat kehebohan di masyarakat luas.

Terkait hal tersebut, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono mengatakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebenarnya telah mengusulkan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada akhir Mei 2021 lalu.

Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi fkmui tentang potensial lonjakan yg dapat terjadi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengambil sikap segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali.

Pemerintah pusat menolak usulan tersebut. "Tak diterima, karena isu ekonomi."

Informasi ini ia sampaikan langsung melalui akun Twitter pribadinya @drpriono pada Sabtu, 3 Juli 2021.

“Akhir Mei setelah mendengarkan masukan Tim Pandemi @fkmui tentang potensial lonjakan yang dapat terjadi, @aniesbaswedan segera usulkan ke pemerintah pusat agar segera dilakukan pengetatan maksimal Jawa-Bali,” tulisnya.

Epidemiolog UI itu menduga pemerintah pusat lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19. Dia mencuit ada Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), tapi yang terpikir hanya PEN.

Namun menurut Pandu pemerintah pusat menolak usulan dari Anies. "Tak diterima, karena isu ekonomi," imbuhnya.

Pandu menduga pemerintah lebih mempertimbangkan urusan ekonomi ketimbang menanggulangi Covid-19.

Lebih lanjut, dalam keterangan, epidemiolog UI ini menuturkan, Anies mengusulkan hal tersebut pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya dipanggil ke Istana Negara pada Mei 2021 lalu.

Tak lama berselang, Pandu menanyakan apa hasil dari rapat tersebut. Anies menjawab pemerintah pusat belum menerima usulan pengetatan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan nampak berkaca-kaca saat membacakan jumlah warga Ibu Kota yang harus meninggal dunia karena Covid-19. Ratusan jasad dimakamkan setiap harinya. Beliau menegaskan angka-angka tersebut bukan sekadar statistik biasa. Angka yang jumlahnya terus bertambah merupakan nyawa warga yang harus pergi karena Covid-19.

Berselang dua bulan, di awal Juli 2021 akhirnya pemerintah pusat melalui LBP menerapkan PPKM Darurat, yang artinya pemerintah telat dalam mengantisipasi lonjakan covid disebabkan tidak mau menerima usulan sang Gubernur DKI Jakarta Aniea Baswedan.

396 itu bukan angka statsitik itu adalah seorang manusia yang jumlahnya 396 pada dua tiga minggu lalu keadannya sehat wal afiat Gubernur Anies Baswedan dan para peserta webinar bersama-sama mendoakan agar Ibu Kota maupun Indonesia segera terhindar dari Pandemi Covid-19.

Pertambahan kuburan adalah duka cita di setiap keluarga yang ada di Jakarta, ini adalah rakyat kita yang harus kita lindungi.

Beliau menyampaikan ibu kota DKIJakarta dibangun untuk menjadi kota yang maju ramah untuk semua memfasilitasi kesetaraan. Untuk tumbuh dan berkembang, menciptakan ruang interaksi. Termasuk ketika saat kita menghadapi ujian pandemi sekarang ini.

Kita semua harus menumbuhkan percaya diri
Dengan ikthiar bersama sama untuk menyelamatkan warga Ibu kota DKIJakarta kita harus disiplin dan patuhi protokol kesehatan, jangan lupa segera Vaksin.

Bantu sesama mari turun tangan agar tingkat kesembuhan terus meningkat. (tw)