Melanggar PPKM Darurat Diancam Pasal Pidana UU Wabah dan Kekarantinaan, Jika Pemerintah Langgar?

NASIONAL- 03 Juli 2021 | 10:19:08 WIB | Dubaca : 204
Melanggar PPKM Darurat Diancam Pasal Pidana UU Wabah dan Kekarantinaan, Jika Pemerintah Langgar?

Siapa pun diimbau untuk taat aturan selama PPKM Darurat Jawa-Bali pada 3-20 Juli. Bagi para pelanggar bisa dijerat pasal pidana.

Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat mengatakan, ancaman pidana itu diatur dalam UU No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tubagus menjelaskan pengenaan hukum ini adalah tindak lanjut dari penyidikan yang merupakan salah satu dari dua jenis penindakan, selain yustisi.
"Penyidikan masuk tindakan pidana, yang diterapkan adalah UU penanggulangan wabah yang dikenakan pada pelaku berbagai tindakan yang dilarang, yang akan dianggap menghalang-halangi upaya penanggulangan," kata Tubagus yang juga Kepala Satgas Penegakan Hukum dalam masa PPKM Darurat, Sabtu (3/7).

PPKM Darurat dengan berbagai pembatasan di dalamnya, kata Tubagus, merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan terhadap wabah penyakit. Sehingga jika aturan yang sudah ditentukan terus dilanggar, maka bisa dianggap sebagai upaya menghalang-halangi penanggulangan.

"Contoh (kantor) yang non-kritikal yang non-esensial yang seharusnya tutup, tapi dia buka, melaksanakan operasional berarti dia menghalang-halangi terhadap penanggulangan wabah penyakit. Kita terapkan dan akan kita sidik," tutur Tubagus.

Terkait dengan hukuman yang akan diberikan, Tubagus menjelaskan adanya ancaman kurungan satu tahun dan atau denda.

Sejumlah pembatasan di atur dalam PPKM Darurat. Seperti operasional perkantoran sektor kritikal, seperti kesehatan, 100 persen diperbolehkan bekerja di kantor dan pekerja sektor esensial, seperti bank dan hotel, hanya 50% yang diperbolehkan bekerja di kantor. Sementara sektor non-esensial 100 persen bekerja dari rumah atau WFH.

Kemudian, transportasi umum hanya boleh berkapasitas maksimal 70 persen, tempat ibadah dan mal tutup, restoran hanya boleh pesan antar, hingga kapasitas pasar dan swalayan maksimal 50 persen.

Lalu, bagaimana dengan kebijakan pemerintah yang melanggar aturan tersebut? Saat ini, pemerintah masih membebaskan penerbangan dari luar masuk ke Indonesia. (utw)