Empat Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat Sebelum Teken PPKM Darurat

LIPUTAN KHUSUS- 01 Juli 2021 | 16:13:20 WIB | Dubaca : 207
Empat Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat Sebelum Teken PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengajukan empat permintaan ke pemerintah pusat dalam rencana Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat merespons lonjakan Covid-19.

Anies, dalam paparan presentasinya kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, meminta dukungan mulai dari rencana pengetatan penduduk, tambahan tenaga kesehatan, hingga sosialiasi.

Empat permintaan itu, merujuk sejumlah data atau situasi terakhir lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota, yang kian mengkhawatirkan. Anies misalnya menyebut, lonjakan kasus aktif di DKI terus meningkat setiap delapan hari sejak 19 Juni lalu.

Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan era pertama Presiden Jokowi itu juga mengatakan, saat ini telah ditemukan varian baru Kappa dari ratusan kasus temuan varian Delta yang dinilai lebih fatalistik dan menular.

Kepada Luhut, Anies juga memaparkan kondisi rumah sakit yang kian menipis. Tingkat keterisian tempat isolasi di DKI, per Senin (28/6) menyentuh angka 94 persen. Sedangkan ICU mencapai 92 persen.

Anies juga telah menyiapkan skenario darurat andai kasus aktif DKI menyentuh angka 100 ribu, dari lonjakan dua kali lipat setiap dua hari. Kini, kasus aktif DKI telah menembus angka lebih dari 70 ribu per Rabu (30/6).

Dalam paparannya, permintaan Anies antara lain, pertama, meminta PPKM Darurat nantinya diiringi pengetatan mobilitas penduduk, baik intra maupun antar wilayah. Menurut dia, pengetatan mobilitas dapat diberlakukan selama dua pekan seperti anjuran ahli atau epidemiolog.

Kedua, Kedua, Anies minta dukungan untuk menambah tenaga kesehatan berikut pendukungnya. Tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan di rumah sakit, tenaga tracer lapangan sebanyak 2.156, dan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang.

Ketiga, Anies ingin agar regulasi rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di rumah sakit alias gratis bagi warga dan pembiayaannya dapat diklaim.

Terakhir, Anies minta dukungan agar komunikasi publik bisa lebih intensif, terutama terkait keamanan, efektivitas dan kehalalan vaksin.

PPKM darurat disebut-sebut masih dam tahap finalisasi. Rencananya, PPKM Darurat akan diumumkan hari ini, Kamis (1/7). Presiden Jokowi menyebut aturan itu bakal diterapkan di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi. (ut)