KPK Peringatkan Mensos Risma agar Fokus Urus Bansos yang Dikorupsi Rekan PDIP nya, Jangan Pencitraan

HIBURAN- 07 Januari 2021 | 08:29:18 WIB | Dubaca : 184
KPK Peringatkan Mensos Risma agar Fokus Urus Bansos yang Dikorupsi Rekan PDIP nya, Jangan Pencitraan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan peringatan kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharani alias Rimsa untuk meningkatkan akurasi data penerima bansos.

Hal tersebut meliputi kualitas penerima bantuan, transparansi, maupun pemutakhiran.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, KPK terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos) penanganan Covid-19 pada 2021.

KPK bakal segera berkoordinasi kembali dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos yang skemanya sudah diubah, dari sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Ipi dalam keterangan persnya, Selasa 5 Januari 2021.

Meski demikian, KPK mengingatkan Kemensos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan

Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos.

Apalagi, Mensos sebelumnya yang juga satu partai dengan Risma telah melakukan mega Korupsi Dana Bansos yang sangat menyakitkan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi Mensos Risma diperingatkna oleh KPK agar Fokus Urus dana bansos yang semrawut, jangan cari pencitraan terus, apalagi itu hanya pencitraan Setingan yang tujuannya ingin merugikan pihak lain.

"Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir 2020, KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan," kata Ipi.

Mengenai kualitas data penerima bantuan misalnya, KPK menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak cocok dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan tidak diperbaharui sesuai data kependudukan.

Hasil pencocokan DTKS dengan data NIK pada Ditjen Dukcapil pada Juni 2020 masih ada sekitar 16 juta yang tidak terhubung.

Di sisi lain, KPK juga menemukan data penerima bantuan regular seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) tidak merujuk pada DTKS.

"Hal ini disebabkan oleh proses pengumpulan data yang tidak didisain berbasis NIK sejak awal," kata Ipi. (ut)