Jokowi Heran Banyak Bandara Internasional, DPR: Aneh, Presiden Protes Kinerjanya Sendiri

MEGAPOLITAN- 13 Agustus 2020 | 06:32:47 WIB | Dubaca : 200
Jokowi Heran Banyak Bandara Internasional, DPR: Aneh, Presiden Protes Kinerjanya Sendiri

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Sigit Sosiantomo menilai, sikap Presiden Joko Widodo yang mempertanyakan banyaknya bandara internasional sebagai bentuk ketidak pahaman akan tugas dan fungsi pemerintah sebagai regulator.

"Yang menetapkan status bandara internasional itu pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai hal. Aneh, sekarang kok protes hasil kinerjanya sendiri. Ini menunjukkan kalau kalau presiden tidak paham fungsi pemerintah sebagai regulator," Kata Sigit.

Menurut Sigit, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 39 tahun 2019 tentangan Tatanan kebandarudaraan Nasional penetapan bandara internasional dilakukan oleh pemerintah melalui kemenhub.

Penetapan tersebut didasari berbagai pertimbangan seperti Rencana Induk Nasional Bandar Udara, pertumbuhan dan perkembangan pariwisata, pengembangan ekonomi nasional dan perdagangan.

Seperti diketahui, Dalam rapat terbatas yang diselenggarakan di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (6/8/2020), Presiden Jokowi mempertanyakan urgensi bandara internasional yang jumlahnya mencapai 30 bandara.

Presiden menilai jumlah bandara internasional terlalu banyak. Pemerintah juga berencana mengurangi jumlah bandara internasional yang ada.

Wacana pemerintah memfokuskan penerbangan internasional di delapan bandara potensial superhub menurut Sigit kontraproduktif dengan rencana pemerintah memulihkan sektor pariwisata yang terpuruk akibat Covid-19.

"Pengurangan bandara internasional berpotensi merugikan daerah. Pemda yang sudah ikut berjuang membangun bandara internasional dan akomodasi untuk sektor pariwisata akan merasa dirugikan. Seharusnya wisatawan dan masyarakat bisa langsung terbang ke rute internasional, terpaksa harus transit ke bandara internasional di daerah lain. Hal ini tidak hanya akan mengurangi mobilitas, tapi juga menambah biaya perjalanan, " kata Sigit.

Karena itu, Sigit meminta pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif jika akan mengurangi bandara internasional disejumlah daerah. Terlebih penetapan bandara internasional tersebut sudah masuk dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara.

"Perlu kajian mendalam jika ingin mengurangi bandara internasional dan memfokuskan penerbangan internasional pada 8 bandara yang berpotensi menjadi superhub. Jangan sampai ada daerah yang dirugikan, khususnya yang menjadi destinasi wisata." Kata Sigit. (tw)