Senin, 15 Juli 2013 - 00:04:00 WIB

APJII Tunggu Langkah Kongkrit Menkominfo Lindungi ISP

Diposting oleh : Reportase Indonesia
ReportaseIndonesia.com - Jakarta, Para Penyelenggara Jasa Internet (PJI/ISP) yang tergabung dalam APJII mempertanyakan langkah konkrit yang diambil oleh Menkominfo Tifatul Sembiring berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap ISP. Tuntutan ini diharapkan segera terjawab karena saat ini ISP anggota APJII yang memiliki lisensi resmi, aktif membayar pajak, membayar PNBP berupa BHP/USO tiba-tiba menjadi ilegal menjalankan praktik usahanya.

Situasi yang dihadapi para ISP ini sebagai dampak hasil sidang Tipikor yang memvonis terhukum mantan Dirut IM2 Indar Atmanto karena kerjasama antara IM2-Indosat. Indar dihukum 4 tahun, denda Rp 200 juta, dan uang pengganti Rp 1,3 trilliun. Pola kerjasama yang berjalan selama ini, bahwa setiap perusahaan jasa jaringan (Operator Jaringan) dalam menjalankan usahanya ke masyarakat akan bekerjasama dengan perusahaan Jasa Internet (ISP). Namun, kerjasama IM2-Indosat berbuah vonis pahit. Dengan vonis disalahkannya kerjasama IM2-Indosat itu, maka secara tidak langsung semua ISP dan Perusahaan Operator Jaringan dalam melaksanakan bisnisnya adalah ilegal.

Permintaan agar Menkominfo memberikan perlindungan pada APJII itu disampaikan oleh Ketua Dewan Penasehat APJII Sylvia W Sumarlin dan Sekjen Sapto Anggoro kepada pers Minggu (14/7) di Jakarta. "Menteri Tifatul Sembiring bertanggungjawab atas runyamnya situasi saat ini. Menkominfo harus memberikan perlindungan kepada seluruh anggota ISP dan NAP atau pemilik lisensi resmi, untuk bisa menjalankan usahanya," kata Sapto.

"Kami harap Pak Menkominfo melindungi ISP yang dalam situasi bingung. Sebab, dengan vonis dari sidang Tipikor kasus kerjasama IM2-Indosat itu, maka kegiatan melayani internet masyarakat, setiap saat bisa dinyatakan ilegal," kata Sapto. Bila dianggap ilegal, maka setiap saat bisa dihentikan oleh kepolisian karena alasan tidak taat hukum. "Kenapa kami minta Kemkominfo, karena hanya Menkominfo yang bisa melakukan ini. Sebagai bisnis khusus, mestinya hukum berlaku lex specialist, dimana yang memeiliki wewenang melanggar atau tidaknya itu di tangan regulator khusus telekomunikasi dalam hal ini Kemkominfo," tegasnya.

Selama ini, ISP sudah bekerja sesuai dengan aturan yang ada, berdasarkan UU Telekomunikasi 36/1999, UU ITE 11/2008, PP No 52/2000, PP 53/2000, dan peraturan menteri terkait. Secara garis besar, aturan ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi menggunakan jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Untuk menjadi penyelenggara jasa internet ke masyarakat, ISP tidak cukup berbekal SIUP tapi harus memiliki lisensi resmi dari Kemkominfo yang di dalamnya berisi bermacam kewajiban. Setiap tahun, para pemilik ISP dan NAP serta jaringan lainnya sudah membayar Biaya Hak Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (BHP) dan Universal Service Obligation (USO) sebesar 1,75% dari pendapatan kotor.

"Kalau kami sudah memenuhi kewajiban, mendapatkan lisensi dan membayar bermacam-macam kewajiban, tapi tidak mendapatkan perlindungan resmi dari Menkominfo, kami sangat sesalkan," tambah Sapto yang disepakati oleh Sylvia.

Lebih jauh Sylvia selaku Ketua Dewan Pengawas APJII minta agar anggota hati-hati dalam bertindak. Ia tidak mengharapkan anggota kalut lantas menutup layanan internet ke masyarakat. "Meski dalam situasi teraniaya, kami harap teman-teman ISP tetap berusaha untuk bekerja memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna internet tanpa pandang bulu," kata Sylvia.

Namun, tambah Sylvia yang juga aktif di KADIN ini, anggota APJII tidak mau upaya melayani masyarakat akan dianggap ilegal. Pihaknya sedang berupaya untuk minta kepolisian untuk membantu. "Apakah kami harus minta perlindungan kepolisian? Agar usaha kami melayani masyarakat tetap sah dan bisa berjalan?" tambah Sylvia.

Dijelaskan Sylvia, bahwa apabila para ISP tidak bisa bekerjasama dengan pemilik jaringan, maka perusahaan semacam Telkom pun yang selama ini menjadi tulang punggung penyedia jaringan bagi ISP, bisa dianggap ilegal. Kalau harus menuruti hukum, maka APJII mohon maaf untuk tidak bisa memenuhi tugasnya melayani masyarakat. Hal ini, akibatnya lalu lintas internet di Indonesia akan lumpuh. Jaringan internet baik perorangan, swasta, bahkan pengadilan, kejaksaan, kepolisian serta seluruh instansi termasuk kepresidenan juga akan terhenti.

"Kami tidak menginginkan hal ini terjadi. Tapi, kami juga ingin usaha kami melayani masyarakat dalam penyediaan internet, tidak dibayangi ketakutan karena dianggap tidak sah," tambah Efie -- panggilan Sylvia.

Saat ini pihak Kemkominfo melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menyatakan, bahwa demi menghormati hukum, maka pihak regulator melakukan suspend (penghentian sementara) pemberian izin atau lisensi untuk ISP atau Operator Jaringan. Menurut Sapto, hal itu tidak cukup. Khusus buat pemilik izin/liseni ISP dan Operator Jaringan yang sudah berjalan harus mendapat perhatian, bagaimana agar mereka bisa tenang bekerja. "Hanya Menkominfo yang bisa memberikan petunjuk. Kami khawatir kacau internet."

Indar Atmanto sendiri yang divonis 4 tahun dan IM2 -- anak perusahaan Indosat -- dikenakan kewajiban membayar Rp 1,3 triliun, sudah melakukan akta banding. Dengan bandingnya Indar, maka sebenarnya keputusan belum inkraacht dan berkekuatan hukum tetap serta belum bisa menjadi rujukan hukum (yuris prudensi). Meski demikian, kalau alat hukum mengutak-atik, bisa saja membuat ISP dalam kondisi ketakutan dan sitasi kritis.

Ketakutan APJII ini sangat beralasan. Sebab, beberapa bulan lalu, Kejaksaan juga sudah merilis akan mengusut 16 ISP dan 5 Operator Seluler yang diduga melakukan tindakan korupsi dalam penyalahgunaan frekwensi. Mereka semua anggota APJII. Bila benar Kejaksaan menindaklanjutinya, karena mendapatkan angin kemenangan di kasus IM2-Indosat, maka akan hancurlah industri telekomunikasi dan internet Indonesia.

Apabila situasinya tidak bisa dipertahankan, maka seluruh ISP dan Operator Jaringan benar-benar kusut. Dan, keberadaan Kemkominfo yang selama ini sebagai regulator resmi pemerintah dalam hal internet dan telekomunikasi, patut dipertanyakan. Sebab, ternyata Kemenkominfo yang selama ini menyandang posisi sebagai regulasi, menjadi tak bermakna di mata kehakiman atau kejaksaan.

    CopyRight www.ReportaseIndonesia.com 2010-2013