Senin, 04 Februari 2013 - 11:25:29 WIB

RAPAT KERJA NASIONAL PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA 2013

Diposting oleh : Unggul Trie Wibowo
ReportaseIndonesia.com - Jakarta, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2013 di Kantor BKKBN. Rakernas pembangunan KKB kali ini sangat strategis untuk membahas strategi percepatan untuk mencapai sasaran RKP bidang KKB tahun 2013 guna mensukseskan pencapaian MDGs 2015. Hal yang paling mendasar pada Rakernas tahun ini adalah bagaimana strategi kita dalam mengantisipasi Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI 2012) yang menunjukkan indikator kinerja BKKBN yang tercantum dalam dokumen RPJMN dan Renstra BKKBN sampai dengan tahun 2014.

Hasil Sementara SDKI tahun 2012 menunjukkan bahwa indikator pembangunan KKB yang menjadi tanggung jawab BKKBN seperti TFR, ASFR, CPR dan Unmet need belum sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai pada akhir RPJMN II (2010 – 2014). Target indikator TFR sebesar 2.1 pada tahun 2014 baru tercapai 2.6 pada tahun 2012.

Target indikator ASFR 15-19 tahun sebesar 30/1000 wanita pada tahun 2014 baru tercapai 48/1000 wanita; Target Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) sebesar 65 persen pada tahun 2014 tercapai 57,9 persen; sedangkan target unmet need sebesar 5 persen pada tahun 2014 juga baru dicapai sebesar 8,5 persen.

Jika kita menyimak hasil sementara SDKI 2012 tersebut, maka kita sedang menghadapi tantangan yang sangat berat untuk meyakinkan masyarakat bahwa program KKB akan mempunyai dampak yang sangat kompleks terhadap kesejahteraan masyarakat. Selama ini, kita sudah merasa bekerja secara maksimal dan dengan semangat yang tinggi selama 10 tahun belakangan ini, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. TFR tidak menurun yaitu tetap menunjukkan angka 2,6, sementara angka CPR juga masih konstan (57%) dan unmet need masih diatas angka yang diharapkan, yaitu 8,1% (SDKI 2003, 2007, 2012). Hasil ini juga akan membawa implikasi dari sasaran indikator yang hendak kita capai pada tahun 2014. Namun kita harus tetap optimis dalam kurun waktu 2 (dua) tahun ini kita harus bekerja keras dan cerdas mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 dan MDGs sehingga kita harus lebih memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk saling mendukung memperkuat program KKB baik di tingkat pusat, provinsi dan Kabupaten-Kota. Oleh sebab itu, kita menetapkan tema Rakernas Program KKB tahun 2013 adalah "Dengan komitmen Bersama Kita percepat pembangunan KKB menuju pencapaian MDGs 2015". Kami yakin dengan komitmen yang kuat, semangat dan upaya yang sungguh-sungguh dengan menetapkan strategi-strategi operasional yang lebih fokus serta dengan memanfaatkan potensi yang kita miliki dan dukungan sumber daya yang ada.

hasil analisis SDKI 2012 dapat kami identifikasi beberapa isu strategis yang perlu mendapatkan dukungan komitmen politis dari Bapak Menko Kesra, Ibu Menteri KPPN/Kepala Bappenas dan Ibu Menteri Kesehatan dan komitmen operasional dari seluruh stake holder yang ada, yaitu:

Pertama, Stagnansi TFR dan CPR memang menjadi catatan merah bagi kinerja BKKBN. Namun ada perubahan lingkungan strategis yang harus didukung dengan Peraturan Perundangan untuk menempatkan pembangunan KKB sebagai pembangunan prioritas nasional yang harus dijabarkan dengan sungguh-sungguh di lapangan. Sinkronisasi program dan kegiatan antar K/L dan antar pusat-daerah perlu difasilitasi dengan baik oleh semua lembaga pemerintahan yang terkait.

Kedua, meningkatnya angka kesuburan pada usia remaja yang ditandai dengan peningkatan ASPFR 15-19 tahun menjadi tantangan kita bersama. Oleh sebab itu melalui dukungan penuh dari semua pihak, kami akan terus mengkampanyekan peningkatan pendewasaan usia perkawinan dan menurunkan angka fertilitas remaja dengan mencegah perkawinan dini.

Ketiga, Disamping angka kesuburan remaja yang meningkat juga ada kecenderungan Pasangan Usia Subur (PUS) muda baik di perkotaan maupun di perdesaan meningkat. Demikian pula terjadi pada masyarakat yang berstatus sosial dan berpendidikan tinggi.

Keempat, Berdasarkan data SDKI 2012 tentang jumlah anak ideal yang ingin dimiliki, terdapat indikasi bahwa pelembagaan dan pemberdayaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera perlu diperkuat kembali terutama bagi generasi muda penerus bangsa Indonesia yang tangguh dan berdaya saing.

Kelima, Manajemen Program KKB baik di pusat maupun di Kabupaten-Kota perlu ditata kembali dan disesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Kepedulian pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan Program KKB di lapangan masih perlu ditingkatkan termasuk dukungan pembiayaan.

Keenam, Pembinaan Program KKB perlu mendapatkan perhatian serius. Upaya keras untuk mendapatkan peserta KB baru nampaknya belum diimbangi dengan upaya pembiayaannya. Akibatnya, kesertaan aktif ber-KB cenderung stagnan dan dampaknya angka kelahiran tidak berubah.

Dengan adanya isu-isu tersebut diatas, maka BKKBN akan melakukan penajaman- penajaman strategi penggarapan Program KKB, yaitu:
1.Mengembangkan dan melaksanakan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk untuk mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan, dengan cara:
a.Mengembangkan Sistem Informasi kependudukan yang efektif (menggunakan SIM yang ada) untuk diseminasi kebijakan kepada para pengambil kebijakan (Presiden, Menteri, DPR, TOGA&TOMA);
b.Menetapkan Parameter Dasar Pembangunan Kependudukan;
c.Menetapkan format standar profil kependudukan;
d.Menyusun pedoman perhitungan proyeksi penduduk tingkat nasional, provinsi, dan kab/kota.;
e.Melakukan penghitungan proyeksi penduduk tingkat nasional dan provinsi.;
f.Mengembangkan kebijakan kemitraan yang komprehensif yang menguntungkan kedua belah pihak
g.Mengembangkan Grand Desain Pengembangan PSK berdasarkan hasil mapping (Revitalisasi PSK di pokok kegiatan);

2.Melaksanakan pembinaan dan peningkatan kesertaan ber KB dengan cara:
a.Intensifikasi penggarapan pembangunan KKB di 10 propinsi (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng, Jatim, Sulsel dan NTT), melalui:
-Pelayanan KB PP DAN PK
-Penguatan Fasyankes (CTU dan perubahan perilaku konseling)
-Menjamin ketersediaan alokon di klinik KKB
-Penguatan regulasi pelayanan KB di fasyankes (dengan merujuk SOP pelayanan statis di luar Klinik, Permendagri dan Permenkes)
-Pelatihan teknis (pengetahuan tentang alokon) bagi PLKB/PKB termasuk untuk pembinaan PA
b.Meningkatkan fokus penggarapan pelayanan KB yang berkualitas pada PUSMUPAR dengan mengintensifkan pelayanan statis dan pelayanan KB bagi PUS KS II ke atas di perkotaan dan KB-swasta dengan cara melakukan KIE Kesehatan Reproduksi Remaja dan Pendewasaan usia perkawinan
c.Mempersiapkan pelayanan KB berkualitas melalui BPJS.

3.Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, dengan cara:
a.Meningkatkan penggarapan remaja dalam rangka meningkatkan pendewasaan usia perkawinan dan menekan fertilitas pada WUS 15-19 tahun), melalui:
-Intensifikasi PIK Remaja sampai ke tingkat pendidikan usia SLTP (jalur masyarakat, pendidikan dan agama) terutama di 10 provinsi penyangga utama
-Penyempurnaan materi PIK remaja (tidak hanya Triad KRR).
b.Meningkatkan pembinaan peserta KB aktif melalui pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga), melalui: PPKS untuk pelayanan Keluarga dengan fokus pada anak, remaja dan lansia (termasuk sarana motivasi dan komunikasi= Family KIT)

4.Melaksanakan promosi dan penggerakan masyarakat, melalui:
a.Perubahan mind set tentang pelembagaan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera melalui slogan “ dua anak cukup” dan
b.Perubahan fokus advokasi dan KIE dari above the line ke below the line) melalui:
-Penyempurnaan materi KIE yang informatif dan edukatif
-Pengadaan Media KIE yang below the line dan pemantauan distribusi sarananya

5.Menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi kependudukan dan KB dengan meningkatkan kualitas pencatatan dan pelaporan dengan memperkuat sistem pendataan keluarga, melalui:
a.Reformasi sistem pencatatan dan pelaporan dengan cara:
-Rasionalisasi Mekop (F/I/Dalap);
-intregrasi F/II/KB dengan kemenkes;
-Rasionalisasi subtansi data dalam pendataan dan F/I/Dalap;
-Redesain Pendataan Keluarga untuk kembali kepada konsep awal pendataan PUS;
b.Sistem informasi Eksekutif dengan cara:
-Penguatan tupoksi Ditrenduk (fungsi produksi) dan Dittifdok (fungsi informasi dan publikasi) dalam penyiapan informasi Eksekutif
-Pembentukan dan penguatan tim redaksi untuk Standar kualitas semua produk informasi BKKBN

6.Meningkatkan kapasitas SDM dan penelitian serta pengembangan program KKB, melalui:
a.Capacity building pengelola program KKB di kab/kota (SKPD KB sesuai tupoksi)
b.Capacity building dan fasilitasi IMP

7.Meningkatkan kualitas manajemen, kapasitas kelembagaan, pembiayaan dan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, melalui:
a.Pengembangan kemampuan SDM internal BKKBN dalam konteks kependudukan, dengan cara:
-Mengembangkan sistem informasi pegawai (SIMPEG)
-Mengembangkan kompetensi teknis pegawai
-Menyusun Mapping kompetensi pegawai BKKBN berdasarkan hasil analisis jabatan, meliputi; Hard Competencies (Kependudukan dan KB, dan teknis khusus sesuai dengan Tupoksi), Soft Competencies dan Manajerial.
-Mengembangkan sistem pola karier berbasis kompetensi.
-Menerapkan manajemen berbasis kinerja CUK /MRF/Sistem Kinerja Pegawai mulai 2013
-Menyusun masterplan diklat pegawai.
-Meningkatkan kompetensi yang terintegrasi dengan pola karir
b.Penyempurnaan Sistem Tatalaksana Organisasi dan Kelembagaan dengan cara:
-Finalisasi tiga produk hukum turunan dari UU No. 52 tahun 2009
-Penyelarasan produk hukum BKKBN dengan instansi terkait (Kemendagri dan K/L lainnya) dalam penguatan Program KKB di Kabupaten dan Kota
c.Pengembangan Manajemen Keuangan dan Pengawasan dengan cara:
-Pengembangan model zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
-Pengembangan sistem monitoring keuangan online

BKKBN juga memberikan penghargaan kepada provinsi terbaik dalam pengelolaan Program KKB. Penghargaan ini diberikan kepada provinsi yang berdasarkan hasil sementara SDKI 2012 memiliki kriteria yaitu: Provinsi yang secara konsisten mampu menurunkan angka TFRnya. Selain itu, juga diberikan penghargaan bagi provinsi yang terbaik dalam advokasi dan KIE. Dalam forum Rakernas ini juga akan dilakukan 2 (dua) penandatanganan MOU, yaitu: MOU antara BKKBN dengan POLRI dan MOU antara BKKBN dengan LAN RI.




    CopyRight www.ReportaseIndonesia.com 2010-2013